Dibalik Pandangan Bahlil, Status PT Gag Tetap tak Bermasalah: Nasib Pertambangan Kini Bergantung pada Evaluasi Akhir

SORONG,

– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara langsung memeriksa operasi penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.

Temuan survei awal mengindikasikan bahwa tak ada gangguan berarti pada area penambangan, tetapi keputusan akhir tentang kelanjutan operasi pertambangan bergantung pada tinjauan komprehensif yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Minerba dari Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan bahwa kebanyakan area penambangan sudah dilakukan reklamasi.

“Total luas lahan yang dibuka pun tidak begitu lebar. Dari keseluruhan area seluas 263 hektar, sebanyak 131 hectare telah melalui proses reklamasi dan 59 hektare lainnya sudah memenuhi standar evaluasi reklamasinya,” jelas Tri.

Berdasarkan data dari pengamatan udara dengan menggunakan helikopter, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan bahwa tidak ada tanda-tanda penumpukan material di sekitar daerah pantai, hal ini sering kali dipakai sebagai indikator adanya dampak lingkungan disebabkan oleh kegiatan pertambangan.

“Selain itu, kita melihat juga barusan bahwa tak terdapat sedimentasi di daerah pantai. Secara umum, tambang ini sebenarnya tidak memiliki masalah,” ujar Tri.

Namun begitu, Tri menggarisbawahi bahwa temuan itu sementara waktu belum menjadi pasti. Departemen ESDM tetap harus menantikan laporannya secara penuh dari rombongan pengawas tambang yang saat ini tengah melaksanakan audit mendalam atas semua kegiatan ekstraksi mineral dalam area Raja Ampat.

“Inspektur pertambangan akan mengirimkan laporannya dan setelah itu akan dievaluasi secara menyeluruh. Semoga proses ini tidak memakan waktu terlalu lama sehingga kami dapat segera melaksanakan tindakan yang diperlukan,” paparnya.

“Keputusan terakhir tetap akan ditentukan oleh Menteri ESDM usai penilaian menyeluruh selesai,” tegas Tri.

PT Gag Nikel adalah salah satu dari kelima perusahaan yang telah mendapatkan lisensi tambang di kawasan Raja Ampat. Keempat entitas lainnya ialah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, serta PT Nurham. Akan tetapi, hingga saat ini cuma PT Gag Nikel saja yang sedang beroperasi dalam produksi nikel.

Perusahaan ini memiliki status Kontrak Karya (KK) dan dicatatkan dalam database Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinannya yaitu 430.K/30/DJB/2017. Luas area operasionalnya mencapai 13.136 hektar.

Di samping itu, PT Gag Nikel tercatat sebagai salah satu dari 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk meneruskan kontrak karyanya di area hutan sampai batas waktu berlakunya, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004.

Menurut Pasal 137 dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah melalui UU No. 2 Tahun 2025, lisensi yang sudah dikeluarkan tak akan mempengaruhi zonasi saat ini yang sedang berlangsung.

Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan beraneka ragam program keberlanjutan sejak dimulainya proses produksinya di tahun 2018.

“Sejak memulai operasionalnya di tahun 2018, Gag Nikel terus melaksanakan program keberlanjutan yang sangat ambisius,” kata Arya.

Dia mengatakan bahwa sampai Desember 2024, perusahaan sudah mengepulkan area DAS dengan luas mencapai 666,6 hektar. Di antara total tersebut, sekitar 150 hektare saat ini tengah dievaluasi untuk hasilnya, sementara 285 hektare lagi masih berada di fase pemeliharaan. Sisanya telah diklaim sukses.

Area reklamasi untuk pertambangan sampai bulan April tahun 2025 telah mencakup luasan sebesar 136,72 hektare, yang melibatkan penanaman lebih dari 350.000 bibit pohon, di mana 70.000 tanaman tersebut adalah spesies tumbuhan endemik dan setempat. Pelaksanaan prosedur rehabilitasi lahan ini dipantau secara langsung oleh Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutan.

Saat ini, keberlanjutan operasional tambang PT Gag masih ditentukan oleh hasil penilaian resmi yang sedang dipersiapkan. Pihak pemerintahan belum memberikan keputusan final mengenai lisensi bisnis itu.