Krisis Pengungsi dan Konflik di Papua Menjadi Fokus Utama Menteri HAM Pigai di Bali

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, BALI-

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyelenggarakan pertemuan strategis bersama beberapa petugas senior dari Papua Tengah di Bali pada hari Jumat (6/6/2025).

Rapat ini mencakup Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD propinsi dan kabupaten, bersama dengan Bupati Intan Jaya dan juga Bupati Puncak.

Pembicaraan mendalam ini adalah tanggapan terhadap protes yang berlangsung di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 kemarin.

Pokok bahasan dalam pertemuan tersebut adalah merespons kondisi genting di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak yang terkena dampak perkelahian bersenjata.

Perang ini sudah menelan banyak nyawa, mencederai orang-orang, menghilangkan penduduk, serta menciptakan aliran pengungsi yang masif.

Pigai menggarisbawahi bahwa departemennya berkomitmen untuk menyikapi kondisi di Papua dengan tekad kuat: menciptakan Papua sebagai tanah yang damai lewat proses rekonsiliasi dan harmoni.

“Kami mengadakan pertemuan ini guna mendapatkan data aktual dari lokasi serta bekerja sama menjamin tindakan yang sesuai supaya kondisi konflik di Puncak dan Intan Jaya dapat diselesaikan,” jelas Pigai dalam pernyataannya pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.

Dia melanjutkan dengan mengatakan, ” Kami juga berharap dapat mendukung tindakan-tindakan penyatuan kembali demi kedamaian di wilayah Papua.”

Krisis Pengungsi yang Urgen dan Penyelesaian dengan Pos Militer

Berdasarkan data yang dihimpuh oleh Pigai, terdapat kondisi yang sangat menyedihkan: kira-kira 60 ribu orang asal Intan Jaya dan Puncay sudah berpindah ke wilayah perkotaan seperti Nabire dan Timika.

Terkadang, kedua distrik Sinak di Kabupaten Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya saat ini benar-benar kosong lantaran semua warganya telah berlindung.

“Kedua kecamatan tersebut kini telah benar-benar kosong. Tak ada warganya lagi sebab semuanya sudah melarikan diri,” jelas Pigai.

Sebentar lagi, Departemen Hak Asasi Manusia berencana mengunjungi lokasi secara langsung guna menjamin bahwa penanganan para pengungsi dilakukan dengan tepat dan mendukung usaha penyelarasan tersebut.

Pigai menjelaskan bahwa kami akan berperan sebagai jembatan antara kementerian-kementerian yang ada di pusat guna bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung penanganan situasi darurat di tempat-tempat pengungsian. Tujuannya adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan baik secara singkat, menengah, ataupun jangka panjang.

Pada rapat itu, pihak pemerintahan setempat menyarankan untuk membangun sejumlah pos pengawasan khusus untuk anggota TNI dan Polri, sehingga mereka tidak perlu lagi mendirikan markas di dalam gereja ataupun rumah-rumah klasis.

“Pigai mengatakan bahwa Gubernur serta sejumlah Bupati telah merencanakan pembangunan pos tersebut, yang meliputi pencarian lahan untuknya,” katanya.

Mengatasi Berbagai Persoalan Papua

Di luar masalah perang senjata, rapat tersebut juga menyinggung beberapa topik penting lainnya termasuk implementasi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), skema membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat umum, serta pengembangan jalur Trans-Papua.

Ketegangan sosial setelah Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya juga mendapat pengamatan.

Pigai mengutamkan kebutuhan reconciliaton dan restorative justice dengan menggunakan denda adat, sambil mendorong pemerintah nasional untuk cepat menetapkan bupati/wakil bupati yang resmi.

Mengenai masalah pembangunan di Papua, Pigai mengungkapkan bahwa departemennya akan secepatnya melakukan komunikasi dengan kementerian yang bertanggung jawab secara teknis.

“Kita bersatu dengan pemerintah setempat dalam tujuan serupa yaitu menciptakan Papua sebagai tanah damai lewat proses rekonsiliasi serta kedamaian. Ini merupakan hal utamanya,” ungkapnya.

Agar dapat mengatasi beragam masalah di Papua dengan lebih terfokus, Kementerian HAM saat ini tengah merancang Pokja Papua.

Tak berapa lama lagi Pokja Papua akan dibentuk dan segera memulai pekerjaannya. Seperti halnya masalah-masalah lain di masa mendatang yang menarik perhatian publik agar dapat ditangani secara lebih spesifik, demikian kata Pigai. (*)