Mendagri Tito kecewa dengan ekonomi NTB yang terpukul akibat tambang, dorong Gubernur kembangkan sektor lain

lowongankerja.asia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menyentuh angka -1,47.

Tito menjelaskan bahwa situasi ekonomi lokal harus mendapat perhatian dari banyak pihak supaya bisa pulih dan berkembang secara positif lagi. Dia tidak mau hal tersebut mempengaruhi stabilitas ekonomi di tingkat nasional.

“Kalau pertumbuhan ekonominya minus, satu, dua, tiga daerah provinsi minus, itu akan membuat angka pertumbuhan nasional menjadi menurun,” kata Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6).

Dia mengira bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat yang lamban disebabkan karena pembangunan smelter di pulau Sumbawa belum terselesaikan. Dia tidak menyangkal bahwa ekonomi NTT masih sangat tergantung pada industri tambang.

“Tito mengatakan bahwa beliau mengetahui gubernur telah berusaha maksimal dalam mensosialisasikan kebutuhan relaksasi smelter,” katanya.

Mantan Kepala Polisi Nasional tersebut menggarisbawahi kebutuhan untuk memelihara perkembangan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Dia menyatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi secara nasional adalah hasil total dari prestasi masing-masing daerah.

Oleh karena itu, dia akan bekerja sama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di NTB terkait bidang pertambangan secara cepat.

Tito pun menekankan betapa pentinya daerah untuk mengontrol inflasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, inflasi berhubungan erat dengan peningkatan biaya kebutuhan sehari-hari yang dapat memberatkan gaya hidup warganya.

“Jika tingkat inflasi meningkat, harga-harga menjadi lebih tinggi dan masyarakat akan protes. Mencari beras yang mahal, mencari telur juga mahal. Ini merupakan hal yang sangat krusial, karena berkaitan dengan masalah kebutuhan dasar dan beban biaya hidup,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal berharap kontribusi sektor pertambangan dalam ekonomi daerah akan dikurangi di masa mendatang. Dia meyakini bahwa dampak dari industri pertambangan nantinya akan lebih rendah dibandingkan dengan sektor pariwisata dan pertanian.

“Sesuai yang diharapkannya, sektor pertanian, hutan, dan perikanan mampu menyumbang 21,45 persen dalam distribusi Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan bidang usaha,” tandasnya.

Dia menyebutkan bahwa beberapa sektor Unggulan di Provinsi NTB bisa mendorong perkembangan ekonomi, antara lain sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, nelayan, wisata, serta tambang energi.

“Semoga di masa mendatang, kita bisa melaksanakan keragaman usaha agar sumbangan dari sektor pertambangan dapat dikurangi dan disubstitusikan oleh kontribusi dari berbagai bidang lain,” jelasnya. (*)