Prabowo Luncurkan Stimulus Ekonomi Rp 24,44 Triliun, Tidak Termasuk Diskon Listrik

JAKARTA, lowongankerja.asia

– Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas peluncuran lima bundel stimulus ekonomi bagi masyarakat yang dijadwalkan mulai disalurkan pada awal kuartal kedua tahun 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa rangkaian bantuan stimulasi ekonomi yang disetujui oleh Presiden bernilai keseluruhan sebesar Rp 24,44 triliun.

Kebijakan ini disusun sambil mengakui bahwa situasi dunia tetap sangat tidak menentu karena adanya beragam keputusan tariff serta faktor-faktor politik internasional yang dapat menggerakkan perekonomian global.

Kondisi tersebut diyakini akan membuat situasi ekonomi global tahun 2025 menjadi lebih lemah.

“Proyeksi sebelumnya untuk pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 yang semula diperkirakan mencapai 3,3%, mengalami penurunan hingga menjadi 2,8% akibat dari risiko serta meningkatnya ketegangan geopolitik,” jelas Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, setelah melakukan rapat tertutup bersama Presiden Prabowo pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.

“Kondisi ini pasti akan berdampak pada ekonomi negara kita. Dari segi harga barang-barang, perdagangan luar negeri serta impor dan eksport, termasuk dalam hal fluktuasi di bidang finansial seperti kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga,” jelas dia.

Untuk menghadapi potensi kenaikan risiko serta pelemahannya perekonomian dalam negeri yang dipicu oleh pengaruh global, Presiden Prabowo Subianto telah menentukan lima rangkaian stimulan.

Targetnya adalah untuk mempertahankan lajunya dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta mampu terus menguatkan sektor ini.

“Hari ini telah ditentukan lima poin sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi, dengan sasaran bagi orang-orang yang diharapkan bisa meraih manfaat dari rangkaian insentif itu,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa lima rangkaian stimulus ekonomi yang bakal disampaikan ke publik antara bulan Juni dan Juli tahun 2025 ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain diluar itu.

Pemerintah menginginkan rangkaian stimulasi yang telah disampaikan dapat memacu pertumbuhan ekonomi pada semester kedua tahun 2025 untuk mencapai angka hingga 5%.

“Gabungan total seluruh paket ini bernilai Rp 24,44 triliun. (Komponen tersebut terbagi menjadi) yaitu sebesar Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp 0,85 triliun datang dari sumber non-APBN atau sektor bisnis,” jelas Sri Mulyani.

Di samping kelima paket stimulus tersebut, pemerintah pun mengikuti dan memperpanjang sejumlah program yang telah ada.

Sebagai contoh, ada program makanan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan untuk warga negara, koperasi bernama Merah Putih, pendirian sekolah bagi publik, serta proses rehabilitasi dan pembaruan beberapa sekolah.

Dua aspek yang berlangsung secara bersamaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menurut Sri Mulyani.

“Harapannya adalah bahwa pada kuarter kedua, pertumbuhan ekonomi masih dapat dipertahankan dekat angka 5 persen meskipun sebelumnya perkiraan menunjukkan adanya pelemahan disebabkan oleh situasi global,” jelasnya.

“Ketika pertumbuhan ekonomi terus kami dorong, harapan kami adalah kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang dengan lebih cepat,” ujar Sri Mulyani.

Detil dari 5 rangkaian bantuan stimulasi perekonomian

Dalam penjabarannya, Sri Mulyani mengumumkan lima serangkaian kebijakan stimulatif untuk perekonomian.

Pertama, ada diskon pada biaya transportasi sebagai bagian dari persiapan untuk liburan sekolah yang mengikuti sebelum memulai tahun ajaran baru.

Diskon transportasi berlaku untuk semua jenis moda transportasi.

Bagi layanan kereta api, potongan harganya mencapai 30 persen.

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah mencapai Rp 0,3 triliun dengan harapan dapat menjangkau 2,8 juta pengguna kereta api selama bulan Juni hingga Juli pada tahun 2025.

“Artinya ketika periode tahun ajaran berada dalam masa liburan dan diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal,” jelas Sri Mulyani.

Diskon pun diterapkan untuk tiket pesawat pada kategori ekonomi. Pemerintah membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 6% atas biaya tersebut, yang kemudian membuat harga berkurang dengan jumlah kecil.

Dana yang dialokasikan untuk potongan harga tersebut adalah senilai Rp 0,43 triliun.

Selanjutnya, untuk transportasi laut, ditawarkan potongan harga tiket sebanyak 50 persen.

“Pada kesempatan kali ini akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,21 triliun yang mencakup periode bulan Juni hingga Juli. Diharapkan layanan transportasi laut tersebut dapat menjangkiti kira-kira 0,5 juta penumpang,” ujarnya.

Anggaran total untuk semua potongan harga pada tiket penerbangan, kereta api, serta transportasi laut adalah sebesar Rp 0,94 triliun.

Pemerintah juga akan mengaplikasikan potongan biaya jalan tol hingga 20% dari harga normalnya.

Mengikuti pendapat Sri Mulyani, potongan harga pada biaya jalan tol akan efektif di bulan Juni sampai Juli tahun 2025. Diharapkan program ini dapat mencakup sekitar 110 juta pengguna jalan tol.

“Sekarang, ini akan dijalankan lewat proses bukan PPN sebab pada kasus ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat edaran bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait dengan aturan diskon tarif tol yang dimaksud,” ungkap Sri Mulyani.

Tiga pihak berwenang telah mengeluarkan kebijakan perluasan bantuan sosial bagi kelompok yang termasuk dalam kategori sangat rawan dan kurang mampu.

Dalam rangka memperlebar bantuan sosial, setiap penerima yang termasuk dalam kelompok peserta manfaat dari program Kartu Sembako ini akan menerima penambahan dana senilai Rp 200 ribu per bulannya selama dua bulan. Total jumlah kelompok peserta manfaat adalah sekitar 18,3 juta orang.

Dana tambahan tersebut akan diserahkan pada bulan Juni tahun 2025.

Selanjutnya, para penerima manfaat akan menerima 10 kilogram (kg) bantuan beras secara cuma-cuma selama dua bulan.

“Anggaran keseluruhan yang dialokasikan untuk memberikan tambahan Kartu Sembako dan bantuan makanan berjumlah Rp 11,93 triliun,” demikian jelas Sri Mulyani.

“Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintah akan mengimplementasikan kartu sembako ekstra sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya yang mulai diberikan pada Juni. Selain itu, bantuan makanan juga akan disalurkan melalui program Bapanas serta Kementerian Pertanian,” jelas dia.

Pencarian upaya dilakukan agar penyaluran beras tidak mengakibatkan harga padi menurun bagi para petani.

Pemerintah ke empat akan menyediakan bantuan subsidi gaji untuk karyawan serta guru honorer.

Bagi para pekerja, BSU dikirim ke sekitar 17,3 juta orang dengan pendapatan kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum propinsi, kabupaten, dan kota terkait.

“Sektor ini melibatkan pekerja yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan, serta nantinya Kementerian Tenaga Kerja yang akan mengeksekusi programnya. Program itu berupa bantuan subsidi gaji senilai Rp 300 ribu setiap bulannya untuk periode Juni dan Juli, sehingga total selama dua bulan adalah Rp 600 ribu,” ungkap Sri Mulyani.

Dia mengatakan bahwa BSU diharapkan dapat dicairkan pada Juni 2025 ini.

Bagi para guru honor, BSU akan disalurkan ke sebanyak 565.000 guru honor yang mencakup 288.000 guru dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277.000 guru lainnya di bawah Kementerian Agama.

Guru honorer akan menerima tambahan sebesar Rp 300ribu setiap bulan selama dua bulan, totalnya menjadi Rp 600 ribu, demikian penjelasan dari Sri Mulyani.

Di dalam paket kebijakan keempat ini, selain bagi pekerja dan guru honorer, juga terdapat penawaran pemanjangan potongan harga sebesar 50 persen untuk dua juta tujuh ratus ribu orang yang bekerja di enam sektor industri berintensif tenaga kerja.

Pembaharuan dalam penawaran diskon sebesar 50% untuk biayajaminan kehilangan pekerjaan (JKK).

“Sasaran utamanya adalah agar para pekerja dalam sektor intensif tenaga kerja dapat terus memperoleh jaminan atas kemungkinan pengangguran serta menjamin kontribusi iuran dengan jumlah hanya separuh dari nilai normalnya, meski mereka menghadapi tekanan akibat beragam kondisi global dan kompetisi perdagangan,” ungkap Sri Mulyani.

“Anggaran ini jelas bukan berasal dari APBN. Sedangkan untuk subsidi upah dan gaji guru honorer, pemerintah menyediakan dana dari APBN senilai Rp 10,72 triliun,” tambahnya.

Kelima, pemerintah menggratiskan setengah dari biaya iuran JKK untuk 17,3 juta pekerja yang mendapatkan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan.

Diskon tarif listrik batal

Selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani mengkonfirmasi bahwa potongan harga listrik sebesar 50% yang tadinya diinformasikan akan diterapkan bulan Juni-Juli 2025 kini tidak jadi dilaksanakan.

Sebaliknya, pemerintah menghadirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga kerja.

Sri Mulyani menyatakan bahwa proses perencangan anggaran untuk skema memberikan potongan harga listrik membutuhkan waktu yang cukup panjang, akibatnya program tersebut belum dapat dijalankan hingga Juni-Juli 2025.

“Sudah ada pertemuan di kalangan menteri tentang penerapan diskon listrik, namun tampaknya proses perencanaannya sangat tertunda. Karena target awal kita bulan Juni dan Juli, kami menentukan bahwa ini tidak dapat dilanjuti. Oleh karena itu, disepakati akan diganti dengan bantuan subsidi gaji,” ungkap Sri Mulyani.

Dia menyebutkan bahwa BSU akan dialokasikan untuk 17,3 juta tenaga kerja yang berpenghasilan kurang dari Rp 3,5 juta per tahun atau di bawah Upah Minimum Provinsi Kabupaten Kota.

Bagi program BSU ini, seluruh pekerja yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

“Dicairkan untuk kedua bulan Juni dan Juli menjadi total sebesarRp 600ribu. Proses pencairan pun berusaha dilakukan mulai bulan Juni ini,” ungkap Sri Mulyani.

“Selain itu, akan disediakan pula dukungan subsidi bagi 565 ribu guru honorer yang terbagi menjadi 188 ribu guru dalam lingkup Kementerian Dikdasmen dan sebanyak 277 ribu guru di Kementerian Agama. Mereka para guru honorer tersebut bakal menerima dana senilai Rp 300 ribu setiap bulannya selama dua bulan atau totalnya mencapai Rp 600 ribu,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa BSU kelak akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, BSU ditargetkan dapat dicairkan pada Juni 2025 atau tepat di bulan ini. Dana BSU bagi pekerja serta guru honorer berasal dari APBN dengan jumlah mencapai Rp 10,72 triliun.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa BSU telah diberikan sebelumnya selama pandemik Covid-19.

Akan tetapi, mengingat masih terdapat berbagai pertanyaan tentang data penerima manfaat BSU, pemerintah kemudian melakukan pengecekan data yang lebih mendalam.

Menurut Sri Mulyani, data calon penerima BSU telah diupdate oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini.

“Datarannya telah bersih bagi buruh yang (penghasilannya) berada di bawah Rp 3,5 juta, dan jika sudah siap, kami akan mengambil keputusan sesuai dengan kesediaan datanya. Kami juga bertujuan agar program ini dapat diluncurkan segera guna memberikan subsidi upah,” tambah Sri Mulyani.

Rangsangan dijamin lebih akurat sasarannya

Pada kesempatan serupa, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa bantuan sosial yang direncanakan untuk disebar di kuarter kedua tahun 2025 telah merujuk pada satu set data tentang kondisi sosioekonomi secara nasional.

Bantuan sosial disalurkan sebagai bagian dari kelima paket stimulan ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah bagi warga negara.

Amalia menjamin bahwa bantuan sosial yang akan di distribusikan pada Juni-Juli 2025 akan lebih akurat dalam mencapai penerima yang berhak.

“Pemberian bantuan sosial di kuartal kedua kali ini didasarkan pada data single social economic national, sejalan dengan instruksi dari Bapak Presiden yakni melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025,” jelas Amalia.

Dengan kata lain, melalui penggunaan data tunggal tentang kondisi sosio-ekonomi nasional tersebut, bantuan sosial yang akan diluncurkan pada kuartal kedua serta guna mendukung salah satu program stimulan ekonomi, hal ini akan semakin akurat dalam menjangkau target yang dimaksud. Demikian katanya secara tegas.

Amalia menyatakan bahwa data tunggal tentang ekonomi dan kondisi sosial nasional telah disatukan oleh Badan Pusat Statistik mulai tanggal 3 Februari 2025 dan kini sudah diperbaharui.

Di samping itu, informasi tersebut juga dikombinasikan dengan data berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Berikutnya, BPS mengulangi proses verifikasi data bersama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Melalui tahapan yang cukup lama tersebut, ditemukan adanya 20,3 juta rumah tangga berhak menerima bantuan (RBMH), dengan jumlah 16,5 juta RBMH berhasil diverifikasi sebagai target utama.

“Dari angka 16,5 juta tersebut, sebanyak 14,3 juta orang ternyata terletak pada desil pertama dan telah dimulai penyaluran dana oleh Menteri Sosial hingga tanggal 31 Mei. Selanjutnya, kami juga melakukan pembersihan data yang kami sebut sebagai kesalahan inklusi dari total 6,9 juta rumah tangga yang dicek lapangan; hasilnya menunjukkan bahwa hanya 1,9 juta yang sebenarnya kurang pantas menerima bantuan,” uraikan Amalia.

“Maka akan dicabut datanya terkait informasi sosioekonomi nasional, karena telah dihapuskan status keberadaan dalam keluarga yang seharusnya mendapatkan hak. Sehingga mereka yang tadinya berhak menjadi tidak berhak lagi untuk menerima bantuan,” jelasnya.

Amelia menambahkan bahwa stimulan seperti potongan harga pada layanan transportasi serta pengurangan biaya jalan tol pun telah dikalibrasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Apa yang ia maksud adalah bahwa tingkat mobilitas warga di tahun ini secara signifikan lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data, jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri di Bulan April 2025 naik sebesar 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

“Menunjukkan bahwa dorongan bagi potongan harga tiket serta pengurangan biaya transportasi dan pembebasan jalan tol bakal meningkatkan pergerakan penduduk,” ujar Amalia.

“Kedua, berdasarkan data dari BPS menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat sebanyak tiga kali dalam setahun. Yang pertama adalah selama Idul Fitri, yang kedua di masa liburan sekolah bulan Juni-Juli, dan yang ketiga yaitu menjelang akhir tahun,” jelasnya.

Saat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaimman mengatakan bahwa kemenannya akan mendistribusikan bansos berupa beras dengan jumlah total mencapai 360 ribu ton sebagai komponen dari paket stimulus ekonomi.

Tolongan tersebut disalurkan ke kurang lebih 18,3 juta penerima dalam periode dua bulan.

Meskipun demikian, dia mengatakan terdapat beberapa strategi khusus untuk mencegah penurunan NTP karena adanya bantuan sosial tersebut.

Untuk memastikan bahwa distribusi bantuan berupa beras tepat sasaran serta tidak mengacaukan pasar, pihak pemerintahan akan memberikan bantuan beras di wilayah-wilayah yang kurang subur untuk pertanian padi seperti Papua, Maluku, dan sejenisnya.

Dua distribusi bantuan beras tersebut dilakukan di area perdesaan yang sama-sama tak menghasilkan padi.

Ketiga, untuk wilayah produsen padi, terutamanya di Pulau Jawa, distribusi harus memperhatikan harga pasar dengan cermat.