Rini Widyantini: Menteri PANRB Ungkapkan CPNS 2025 Dihentikan, Inilah Jejak Karirnya Yang Mengesankan

lowongankerja.asia

Pengadaan CASN 2025 ditiadakan.

Itu terjadi karena pemerintah kini sedang berkonsentrasi pada penuntasan tahapan seleksi CASN 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini secara langsung mengumumkan tidak ada seleksi CPNS untuk tahun 2025.

“Secara sementara, pada tahun 2025 tidak akan dilakukan perekrutan baru untuk CPNS maupun PPPK. Prioritas kita sekarang adalah mengakhiri proses pengangkatan dari formasi yang telah tersedia, serta menuntaskan masalah status bagi para pegawai honorer yang masih menanti penugasan,” terang Rini dalam pernyataan resminya.

Setelah menyampaikan pernyataannya, sekarang Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mohammad Averrouce, memberi komentarnya.

Averrouce mengatakan bahwa jika ada laporan tentang penghapusan CPNS dan PPPK pada tahun 2025, informasi tersebut tidak seluruhnya akurat.

Sebab pihak berwenang masih akan mengkaji lebih jauh tentang masalah itu.

Sosok Rini Widyantini

Nama penuh Rini Widyantini adalah Rini Widyantini, SH., MPMP.

Rini Widyantini adalah seorang pejabat pemerintah asal Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 29 Mei 1965.

Dia merupakan istrinya Lisdyanto Suhardjo.

Rini Widyantini menempuh pendidikan mulai dari dasar sampai tingkat tinggi di Bandung.

Rini Widyantini merupakan lulusan dari SMA Santa Angela.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia meneruskan ke jenjang Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran.

Selanjutnya, Rini Widyantini meraih gelar Magister dalam Pengelolaan Publik dari Universitas Flinders di Australia Selatan.

Karier

Menurut situs web resmi Menpan, kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN), yang dimulai oleh Rini Widyantini, tercatat pada tahun 1990.

Rini Widyantini berfungsi sebagai Analis Kebijakan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 1997.

Tahun 2008, Rini Widyantini menduduki posisi sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB dan pada tahun berikutnya, yaitu 2009, ia menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I.

Karirnya di Kementerian PANRB sangat gemilang.

Pada tahun 2011, Rini diamanahkan sebagai Staf Khusus Menteri PANRB untuk Urusan Hukum.

Setahun berikutnya, Rini diamanahkan menjadi Deputi untuk Urusan Institusi.

Rini Widyantini menjalankan tugas sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB dari tahun 2013 hingga 2021.

Rini Widyantini kini secara resmi menjabat sebagai Menteri PANRB, mengambil alih posisi dari Abdullah Azwar Anas.

Dia dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Minggu (20/10) malam.

Rini Widyantini merupakan wanita pertama yang mengemban tugas memimpin Reformasi Birokrasi.

Harta Kekayaan

Menurut laporannya dalam Dokumen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Publik atau disingkat sebagai LHKPN, tanggal 18 Januari 2025 untuk pelaporan periode tahun 2024, total aset milik Rini Widyantini tercatat sebesar Rp. 25.781.746.519.

Pada LHKPN-nya, tercatat bahwa Rini Widyantini tidak mempunyai utang apapun.

Aset paling besar milik Rini Widyantini berada pada dana tunai dan setara tunai sebesar Rp. 17.571.246.519.

Berikut adalah detail aset kekayaan Rini Widyantini yang diambil dari laporan e-LHKPN-nya:

II. DATA HARTA

A. LAHAN DAN STRUKTUR RUMAH SENILAI RP. 5.350.000.000

1. Luas Tanah dan Properti Sebesar 198 m2/150 m2 di KAB/KOTA BEKASI, HARGA SENDIRI Rp. 850.000.000

2. Luas Lahan 210 m2 hingga 250 m2 di Bekasi Kab./Kota, Harga Jual Sendiri Rp. 1.7 Miliar

3. Struktur Berukuran 58 m2 di KAB/KOTA BANDUNG, Dikerjakan Sendiri Harga Rp. 800.000.000

4. Lahan Berukuran 474 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Dijual Sendiri Seharga Rp. 2 Miliar

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 351.400.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, Dikerjakan Sendiri Harga Rp. 1.400.000

2. MOBIL, TOYTAVA FORTUNER 2.4 Tahun 2020, HARGANYA RP 50.000.000

C. Aset Bergerak Lainnya sebesar Rp. 540.000.000

D. SURAT bernilai Rp. 1.969.100.000

E. UANG TUNAI DAN SETARANYA Rp. 17.571.246.519

F. HARTA TAMBAHAN LAIN NYA Rp. —-

Sub Total Rp. 25.781.746.519

III. HUTANG Rp. —-

IV. JUMLAH ASET KEPADAAN SELURUH (II-III)Rp. 25.781.746.519

Kementerian PAN-RB serta BKN Mengumumkan Pencabutan Seleksi CPNS Tahun 2025

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menyatakan bahwaSeleksi CPNS tahun 2025 dibatalkan, berikut alasan di balik keputusan tersebut.

Setelah menghabiskan waktu berlama-lama dalam kebimbangan, KemenPAN-RB bersama BKN menyatakan bahwa seleksi CPNS untuk tahun 2025 serta perekrutan PPPK pada tahun yang sama dibatalkan.

Ketua BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikannya secara langsung.

Pemerintah telah mengambil keputusan penting dengan memundahkan proses seleksi CPNS 2024 hingga tahun 2025.

“Perhatian difokuskan pada penguatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta pemaksimalan penempatan ASN yang telah ada,” ujar Zudan Arif Fakhrulloh.

Pengambilan keputusan tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan sistem dalam birokrasi dan merombak sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan, sekaligus berusaha untuk mengurangi pengeluaran dana negara.

Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak valid di media sosial.

Senada, MenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah memprioritaskan penyelesaian penataan dan pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.

Proses itu direncanakan selesai paling telat di pertengahan tahun 2025, yaitu pada bulan Juni.

“Secara sementara, pada tahun 2025 tidak akan ada penerimaan baru untuk CPNS maupun PPPK. Prioritas kita sekarang adalah melengkapi proses pengangkatan bagi formasi yang telah ada, serta mengatasi masalah status dari para pegawai honorer yang masih menantikan penempatan,” terang Rini dalam pernyataannya.

Dia juga mengklaim bahwa pemakaian kembali proses seleksi ini tidak hanya dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran saja, melainkan lebih kepada janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah pegawai harian lepas yang sudah lama menjadi perhatian.

Pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang telah mengikuti seleksi sebelumnya benar-benar mendapatkan kejelasan status dan penempatan secara bertahap dan tepat sasaran.

Di samping itu, menurut Rini, masukan yang datang dari berbagai pemerintahan daerah juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut.

Berkaca pada hal tersebut, beberapa wilayah telah menyarankan kepada pemerintah di tingkat nasional untuk memberi tenggat waktu supaya bisa merombak sistem kebutuhan staf dan mendorong efisiensi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang saat ini bertugas guna membantu mencapai sasaran utama pengembangan negara.

Tanpa ada proses seleksi CPNS dan PPPK di tahun 2025, orang-orang yang berharap bergabung dengan jajaran pegawai negeri perlu menunggu sampai pemerintah membuka lowongan lagi pada 2026.

Pemerintah belum menyatakan pasti tentang berapa banyak posisi yang tersedia atau kapan proses perekrutannya untuk tahun itu, tetapi mereka akan merencanakannya sesuai dengan keperluan nasional serta kemampuan anggaran negara.

Pernyataan resmi dari Kemenpan-RB ini sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat serta para pencari kerja agar tidak terjebak dalam informasi simpang siur yang beredar di berbagai platform.

Pihak berwenang menyarankan kepada publik supaya selalu menyimak informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB serta BKN guna mendapatkan pembaruan terkini tentang kebutuhan pegawai negeri sipil.

(lowongankerja.asia/Tribunnews.com/Pos-Kupang.com)