Menteri Keuangan Ungkap Rencana stimulus Ekonomi Senilai Rp 24,44 Triliun oleh Prabowo

lowongankerja.asia.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin sebuah rapat tertutup dengan beberapa anggota kementerian dari Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menangani peningkatan ancaman pelemahan ekonomi dalam negeri yang disebabkan oleh tekanan global. Selama pertemuan itu, pemerintah secara formal meluncurkan paket bantuan ekonomi bernilai Rp 24,44 triliun demi menjaga tingkat perkembangan serta memperkokoh kestabilan sistem ekonomi negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah menyetujui lima grup kebijakan dalam rangka paket stimulus. Fokus utamanya adalah pada industri transportasi, dukungan sosial, tunjangan gaji, serta dorongan bagi penggunaan jalan tol. Menurut pernyataan Sri saat berbicara dengan wartawan setelah rapat tersebut, “Presiden hari ini juga mengambil langkah untuk merancang satu paket stimulus yang bertujuan menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.”

Dia menyebutkan bahwa paket pertama meliputi program potongan harga untuk berbagai mode transportasi selama musim liburan sekolah serta di awal tahun ajaran baru Juni-Juli 2025. Untuk kereta api, ada diskon 30% yang tersedia bagi 2,8 juta orang dengan total anggaran sebesar Rp 300 miliar. Di sisi lain, tiket pesawat kelas ekonomi akan mengaplikasikan lagi mekanisme pembebanan pajak penjualan oleh negara (PPN) senilai 6%, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 430 miliar, menargetkan sekitar 6 juta calon penumpang.

Layanan transportasi laut pun menggratiskan setengah dari biaya tiket bagi 500 ribu penumpang dengan dana sebesar Rp 210 miliar. Menurut Sri, semua ini direalisasikan pada bulan Juni dan Juli. Total seluruh anggarannya mencakup tiket kereta api, tiket penerbangan kelas ekonomi, serta tiket kapal laut yang berjumlah Rp 0,94 triliun.

Di samping itu, biaya menggunakan jalan tol akan mendapatkan potongan harga sebesar 20% bagi 110 juta pelanggan dalam durasi waktu tertentu. Keputusan ini dilaksanakan lewat kolaborasi bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa hal ini akan diwujudkan melalui instrumen selain APBN, khususnya bagi Kementerian PUPR yang telah menerbitkan surat edaran terkait dengan kebijakan potongan biaya jalan tol tersebut kepada pihak pengusahaan jalan dan jembatan,” tutur Sri.

Pemerintah telah menetapkan alokasi dana senilai Rp 11,93 triliun guna memperkuat dukungan sosial. Dana tambahan sebanyak Rp 200 ribu setiap bulannya akan disediakan bagi 18,3 juta peserta program Kartu Sembako selama periode dua bulan. Di samping itu, para penerima manfaat tersebut juga berhak atas pengiriman beras secara cuma-cuma dengan jumlah 10 kilogram tiap bulan atau keseluruhan menjadi 20 kilogram dalam rentang waktu dua bulan.

Paket stimulan berikutnya terdiri dari Subsidi Upah Sebanyak Rp 300 ribu setiap bulannya selama dua periode kepada 17,3 juta karyawan yang mendapatkan gaji kurang dari Rp 3,5 juta atau lebih rendah daripada UMP/ kabupaten/kota, serta untuk 565 ribu pengajar sukarela dari Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta Departemen Agama. Anggaran total untuk program ini yaitu sekitar Rp 10,72 triliun.

Pemerintah pun melanjutkan potongan setengah dari biaya asuransi kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% untuk dua juta tujuh ratus ribu tenaga kerja dalam keenam bidang industri yang intensif modal. Menurut Sri, langkah ini bertujuan agar buruh pada sektor-sumber daya yang sedang menghadapi beban karena bermacam-macamancah global serta kompetisi ekspor masih dapat merasakan perlindungan.

Secara umum, jumlah total paket stimulasi adalah Rp 24,44 triliun, di mana angka tersebut meliputi dana senilai Rp 23,59 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tambahan Rp 850 miliar dari sumber lain selain APBN. Tambahan dukungan juga datang dalam bentuk pembayaran tunjangan ke-13 untuk bulan Juni kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan penerima pensiun, dengan nilai distribusi sekitar Rp 49,3 triliun.

“Dengan hadirnya insentif ini serta beberapa upaya peningkatan program-program pemerintah seperti misalnya penyediaan makanan bernutrisi secara gratis, pembangunan rumah, koperasi warna merah-putih, pendidikan untuk rakyat, dan pemulihan atau renovasi sekolah-sekolah—yang awalnya memiliki alokasi dana mencapai Rp16 triliun—we harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan mendekati 5% di kuarter kedua meskipun situasi global menunjukkan potensi pelemahan,” jelas Sri.