Guru Besar IPB Ungkap Risiko Kerugian Bulog dari Penerimaan Beras Mentah

lowongankerja.asia


,


Jakarta


Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menyampaikan tentang jumlah hasil panen padi yang ditangani oleh Badan Urusan Logistik (
Bulog
Dapat berkurang karena adanya kebijakan pengambilan padi
any quality

(apa pun kualitasnya)

“Tanpa raga lagi, Bulog akan menerima padi dengan kualitas buruk dan jumlahnya pun berkurang,” ungkap Dwi ketika diwawancara, pada hari Selasa, 3 Juni 2025.

Dengan kebijakan
any quality
Menurut Dwi, Bulog terpaksa harus menerima padi tanpa melihat kualitasnya. Karena alasan ini, diperkirakan Bulog akan mendapatkan banyak stok padi bermutu rendah. Padi-padi tersebut bisa jadi memiliki kadar air yang berlebihan atau bahkan belum sepenuhnya matang untuk dipanen.

Masalah selanjutnya timbul pada tahap pemurnian padi. Jika gabah kering hasil panen memiliki mutu buruk dan diperhalus menjadi gabah kering giling, maka jumlah beras yang terkumpul bisa sangat berbeda dari harapan. Sebagai perbandingan, Bulog telah menspesifikasikan bahwa tingkat pengembalian beras harus mencapai 52%.

Gabah yang memiliki kualitas rata-rata umumnya memberikan hasil menjadi beras sekitar 50-55%. “Jika kualitas gabah jelek, maka tentu saja tingkat penggilingan akan kurang dari 50%, dan hal ini pada akhirnya bisa merugikan Bulog,” jelasnya.

Menurut Dwi, selain produksi beras yang belum maksimal, Bulog juga mengalami kerugian akibat pembelian padi dengan kualitas rendah. “Kerugiannya seperti ini perlu diperhatikan,” katanya.

Tidak hanya mengurangi jumlah beras yang dihasilkan, padi berkualitas buruk pun bisa merusak peralatan pada gudang penyimpanan padi. Dia menjelaskan bahwa dia pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Pertanian Indonesia (AP2TI).

Dia menyampaikan bahwa pabrik penggilingan beras (RMP) yang dimilikinya rusak lantaran menumbuk gabah kering giling berkualitas rendah. “Sesudah diproses menjadi beras, hal tersebut merusak tiga buah mesin sebab mutu dari gabah kering giling sangat buruk,” ungkap Dwi.

Gabahan dengan mutu rendah seperti kadar air yang cukup tinggi bisa memudar apabila disimpan untuk sementara waktu. Di luar itu, hal ini dapat merusak kualitas gabah setelah dikeringkan dan digiling; selain itu, risiko adanya kontaminasi zat beracun aflatoksin pada beras hasil produksi pun meningkat.

Sehingga, beras tersebut akan dikelompokkan sebagai sampah dan tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh publik. Akan tetapi, masih dapat digunakan untuk tujuan lain seperti diarahkan ke sektor produksi etanol.

Dwi tidak menyangkal bahwa kebijakan beras berkualitas yang dirancang oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menguntungkan para petani. Akan tetapi, dia masih memiliki beberapa pandangan tambahan.

Dia juga menyebut tentang elemen kesejahteraan dalam aturan tersebut. Karena, beras berkualitas rendah maupun tinggi akan dibayar dengan tarif yang sama oleh Bulog. “Petani A benar-benar mengurus tanamannya, memilih waktu pemanenan tepat pada saat ideal, sehingga hasilnya adalah beras berkualitas baik. Sementara itu, ada petani lain yang hanya mengerjakan tugas mereka secara sembarangan lalu menjual produk mereka dengan harga serupa. Hal ini tentunya kurang adil.”

Di samping itu, Dwi curiga bahwa selain para petani, masih ada pihak lain yang ikut mengambil untung dari kebijakan tersebut. Contohnya, mereka bisa mencampur beras bersama barang-barang atau material tertentu dalam sebuah karung untuk kemudian menjualkannya kepada Bulog. “Mereka hanya begitu saja membongkar dan menyimpannya di gudang Bulog tanpa periksa lebih lanjut; bahkan beberapa pelaku bisnis lain pun terlibat,” jelasnya.

Mentri Pertanian atau Mantan Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan bahwa stok padi senilai 3,5 juta ton yang disimpan di gudang Perum Bulog belum mencapai tingkat keperfectionaan total. Namun, dia menegaskan bahwa hanya 0,1% dari beras tersebut yang cacat atau berkulitas rendah.

“Bila ada kerusakan, satu kilogram, dua kilogram, satu ton, atau dua ton, bahkan sebagian kecil saja. Namun hal utama adalah kami memberitahukan kepada Perum Bulog supaya mereka bisa memelihara kualitasnya. Pastinya ini tak akan mencapai seratus persen kesempurnaan, ya. Bisa jadi ada nol komat-komat satu persennya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah hambatan bagi pengendalian cadangan bahan makanan nasional,” ungkap Amran saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025.

Pendiri dari kelompok usaha Tiran Group tersebut menyebutkan bahwa dia saat ini sudah meningkatkan standar mutu beras yang diminta oleh Bulog sejak adanya aturan tentang harga pembelian padi nasional senilai Rp 6.500 per kilogram tanpa memandang kualitas. Dia juga menerangkan bahwa proses persediaan beras masih dilakukan sambil tetap memastikan kualitas produk.

“Jika ada kerusakan, jangan menyebutnya sebagai 1 ton atau 2 ton, karena hal itu bisa menganggu proses pengadaan beras. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, kita harus menekankan pentingnya memperhatikan kualitas. Itu sangat wajib,” tegas Amran.