Gubernur Lampung Luncurkan Desaku Maju: Membangun Ekonomi dari Kampung

Lampung Geh, Lampung Utara –

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menggarisbawahi bahwa prioritas pengembangan dan kemajuan ekonomi di Provinsi Lampung akan difokuskan pada daerah pedesaan, bukannya lagi di zona perurban.

Demikian disebutkan pada peresmian Program Desaku Makmur yang dilangsungkan di Kabupaten Lampung Utara, Selasa (3/6).

“Dari hari ini, pertumbuhan Provinsi Lampung tidak lagi tergantung pada Kota Bandar Lampung dan Metro saja, melainkan semua daerah mulai dari desa ikut berkontribusi. Perekonomian di Lampung mendatang akan fokus pada model di mana desa tidak lagi bergantung pada kota, tetapi justru sebalikannya, yaitu kota yang mengandalkan sumber daya dari desa,” ungkap Gubernur Mirza.

Dia menyebutkan bahwa Program Desaku Maju diperkenalkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai upaya untuk menguatkan pengolahan produk pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah pedesaan.

“Sumber daya dan kekuatan provinsi serta kabupaten di Lampung berada di tingkat desa. Agar bisa menguatkan posisi ini, perlu adanya tindakan seperti peningkatan industri lokal melalui penguatan pengolahan produk unggulan yang berasal dari desa tersebut,” jelasnya.

Menurut Gubernur Mirza, program “Desaku Maju” bertujuan supaya dalam waktu lima tahun mendatang, semua desa di Lampung mempunyai industri pengolahan sendiri.

“Untuk periode Lima Tahun ke depan, setiap desa akan memiliki industri pemurnian produk pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satu caranya adalah dengan menyediakan peralatan pengeringan untuk hasil bumi. Selanjutnya dapat ditingkatkan dengan membangun unit penggilingan padi yang disesuaikan dengan jenis tanaman lokal di masing-masing desa,” jelasnya.

Gubernur Mirza pun mengatakan bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kurang lebih 12% penduduk desa di Lampung masih tergolong sebagai kelompok miskin, dengan mayoritasnya adalah para petani.

Dia menegaskan kepentingan campuri tangan dalam sektor produk seperti ubi kayu, beras, dan jagung guna meminimalkan kerugian serta meningkatkan penghasilan para petani.

“Sebagai contoh di Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki area pertanian ubi kayu seluas 1.000 hektare, jika petani jagung tidak mempunyai mesin pemanen dan bergantung pada penjualan hasil panennya dalam keadaan segar, mereka bisa merugi hingga Rp6 miliar apabila harga jagung segar hanya mencapai Rp3.700 per kilogram,” terangnya.

Menurut dia, penjualan produk pertanian setelah dikeringkan bisa menambah penghasilan para petani sebesar enam juta rupiah per hektarnya.

Pemprov Lampung pun menganjurkan agar setiap desa berperan sebagai titik fokus pengolahan akhir yang bisa menunjang permintaan dari desa-desa di sekitarnya.

“Alat pengering yang digunakan untuk jagung dan beras dapat meningkatkan Pendapatan hingga Rp1 juta setiap bulannya. Selanjutnya, desa tersebut dapat memperoleh padi dan jagung dari daerah sekitarnya untuk proses pengeringan. Hal ini menciptakan rantai pasca panen di tingkat desa, mulai dari satu desa tersebar ke seluruh wilayah,” terangnya.

Dia juga menggarisbawahi ketidakmampuan banyak desa dalam melakukan hilirisasi, hal ini nampak pada implementasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sebesarRp 6.500 per kilogram.

Banyak kampung belum bisa mengambil manfaat dari aturan itu lantaran kurangnya sarana untuk menanganinya setelah dipanen.

“Bermacam-macam desa masih belum mampu menjalankan hilirisasi sebab kurangnya peralatan pengering dan mesin pertanian. Oleh karenanya, program tersebut tak dapat menghasilkan faedah optimal jika tanpa adanya tahap hilirisasi,” tandasnya.

Di luar pemerintah provinsi, peningkatan kapasitas desa juga dikerjakan oleh pemerintah pusat dengan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di sebanyak 2.654 desa yang ada di Lampung. Ini merupakan langkah ekstra guna mempromosikan mandiri dan kemakmuran desa. (Cha/Put)