Strategi Pramono Anung Lawan Ancaman PHK Massal di Industri Perhotelan

,


Jakarta


– Gubernur Jakarta
Pramono Anung
Wibowo angkat bicara mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja secara masif tersebut.
PHK
pada sektor
perhotelan
dan rumah makan di pusat kota.

Pramono menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta sedang meningkatkan jumlah pelaksanaan acara-acara.
event
Dimulai dari acara lari hingga festival musik. “Melalui penambahan event-event tersebut dapat membantu industri perhotelan tetap berjalan,” ujar dia di daerah Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada hari Senin, 2 Juni 2025.

Dia menegaskan telah menjalin komunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Menurut Pramono, ia memohon pada organisasi tersebut untuk tidak melakukan pemecatan masal dalam sektor hotel dan restoran di Jakarta. “Saya di Pemprov DKI akan berupaya seteliti mungkin,” katanya.

Selanjutnya, Pramono juga membahas tentang situasi finansial dari Pemerintahan Nasional. Menurut dia, sekarang pihak berwenang telah meringankan pembelanjaannya. “Terlebih lagi jika kita periksa, pada bulan April ini pun sudah mencapai surplus, yang mana hal tersebut menunjukkan adanya tindakan-tindakan tertentu dan kami siap untuk mendukung.”
support
“Seluruhnya untuk itu,” kata Pramono.

Kira-kira 70% dari pengusaha di bidang hotel dan restoran di Jakarta memiliki potensi untuk melakukan PHK akibat menurunnya tingkat hunian atau occupancy.

“Bila situasi ini tetap berlangsung tanpa ada campur tangan kebijakan pendukung untuk industri wisata dan akomodasi, maka mereka dipaksa mengurangi staf,” ungkap Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono melalui pernyataan tertulis pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025.

Sutrisno menyebut bahwa pemilik bisnis di industri perhotelan merencanakan untuk mengurangi jumlah staf antara 10 sampai dengan 30 persen. Di samping itu, 90 persen dari mereka yang bergerak dalam bidang ini sedang memikirkan cara untuk menekan biaya dengan mengurangi upah atau jam kerja sebesar 90 persen.
daily worker.
Selanjutnya, 36,7% responden lain menyatakan bahwa mereka berencana untuk mengurangi jumlah karyawan.

Sutrisno menyatakan bahwa pengurangan karyawan dilaksanakan lantaran laju okupansi yang sangat rendah sementara itu beban operasional semakin naik dan memberatkan kelangsungan usaha perusahaan mereka. Berdasarkan data dari PHRI Jakarta, hampir 96,7% manajer hotel telah mendokumentasikan adanya kemerosotan angka okupansi dalam laporan mereka.

Menurut hasil survei yang dijalankan oleh PHRI Jakarta, penurunan signifikan muncul pada bagian pemesanan pemerintah yaitu sebesar 66,7%. Dalam pandangan Sutrisno, pengurangan jumlah tamu menginap dalam bidang tersebut sesuai dengan strategi hemat biaya pemerintah. “Pengurangan pada sektor bisnis pemerintah ini membuat situasi industri perhotelan menjadi lebih sulit dan bergantung lagi kepada pelancong lokal.”

Alfitria Nefi P

bersumbang dalam penyusunan artikel ini.