- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
foreign policy, indonesia, politics, politics and government, politics and lawforeign policy, indonesia, politics, politics and government, politics and law - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
18
, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.
Prabowo memperkuat janji Indonesia akan tetap menghormati aturan global dan mendukung resolusi perdamaian bagi perselisihan yang ada di seluruh dunia, dengan fokus khusus pada area Timur Tengah.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Selain itu, kita juga mengulas tentang situasi dunia secara umum dan sama-sama setuju untuk tetap menjaga kerjasama dalam mendukung pemeliharaan aturan hukum internasional,” katanya di acara tersebut.
Satu aspek penting dari diskusi tersebut adalah kondisi di Palestina. Mantan Presiden ke-8 Republik Indonesia ini menyatakan penghargaannya atas stances keras Prancis yang dinyatakannya melalui Presiden Emmanuel Macron, terkait dukungan untuk usaha mencapai perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Prancis, sesuai dengan pendapat Prabowo, akan tetap mendorong berakhirnya cepat tindakan kekerasan di Gaza beserta memastikan adanya akses humaniter yang lengkap dan aman.
“Kami pun mensupport ide dari Perancis serta Arab Saudi yang berencana mengadakan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi bulan Juni ini dengan tujuan memacu tercapainya solusi Dua Negara demi menciptakan kedamaian di wilayah Timur Tengah,” ungkap Prabowo.
Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut mengulangi lagi bahwa Indonesia selalu berdiri di belakang pendekatan dua negara sebagai jalur tunggal untuk mencapai perdamaian yang adil dan kekal antara Palestina dan Israel.
Dia juga menggarisbawahi kebutuhan untuk mengakui hak-hak Israel sebagai negeri yang merdeka dan bermartabat.
Menurut dia, Indonesia berpendapat bahwa solusi Dua Negara adalah jawaban tunggal, dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina menjadi satu-satunya cara menuju kedamaian sejati.
“Tetapi selain itu, saya ingin menyatakan dengan keras bahwa kita juga perlu mengakui dan memastikan hak Israel untuk menjadi negara merdeka dan bernegara, serta memperhatikan dan menjaga keselamatannya,” tandasnya.
Demi tindakan nyata, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia dalam mengenali negara Israel serta memulai hubungan diplomatis, asalkan Israel lebih dulu mengakui kedaulatan Palestina. Tambahan pula, Indonesia bersedia mengerahkan pasukan penjaga perdamaian guna mendukung kestabilan wilayah tersebut.
“Selain itu, kami menekankan bahwa Indonesia bersedia berkontribusi dengan mengirim pasukan perdamaian ke wilayah tersebut. Menurut saya, ini adalah beberapa poin utama yang telah disampaikan,” tutup Prabowo.
Berita terkini menunjukkan bahwa PBB sudah mengatur Konferensi Tingkat Tinggi berkaitan dengan solusi dua negara. Acara tersebut direncanakan berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 Juni 2025 di kota New York, Amerika Serikat.
Tujuan pokok dari pertemuan itu adalah mendapatkan pengesahan negara Palestina di mata anggota-anggota PBB. Ini menjadi usaha bagi Palestina guna mengelakkan Perjanjian Oslo, yaitu perjanjian yang menentukan interaksi mereka bersama Israel.
Perjanjian Oslo mengharuskan mereka untuk membicarakan masalah status akhir bersama Israel, meliputi batas wilayah — yang menjadi syarat bagi pembentukan negara Palestina.
Dukungan MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berkolaborasi dengan Israel asalkan negara itu menarik diri dari wilayah Gaza di Palestina.
Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo terkait kesiapannya untuk memulai hubungan diplomatik dengan Israel hanya jika negara Palestina dapat mencapai kedaulatan sesuai yang diharapkan.
Namun, menurut Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 secara jelas menyiratkan bahwa Indonesia menentang penjajahan dan siap melindungi setiap negara termasuk Palestina yang sedang dijajahi.
“Bila Israel berhenti menaklukkan wilayah dan mengundurkan seluruh pasukannya dari Gaza, segala lahan yang diduduki dengan Paksa oleh Israel dikembalikan, serta setiap tahanan Palestina dibebaskan, maka tak akan ada lagi sebab bagi Indonesia untuk membenci Israel,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (30/5).
Dia menganggap bahwa misi utama Indonesia dalam mendukung Palestina adalah untuk mencapai kemerdekaan serta kedaulatan rakyat Palestina.
Namun, menurut Sudarnoto, terdapat poin krusial dibalik pernyataan Presiden Prabowo tentang aspek diplomasi tersebut yakni bahwa Israel seharusnya mendapatkan sanksi berdasarkan hukum internasional.
“Kemudian dengan paksa menangkapi Netanyahu lantaran sudah menjalankan tindak pidana yang amat dahsyat sesuai seperti yang diminta oleh ICC,” ujarnya.
Oleh karena itu, MUI mendesak pemerintah bekerja sama dengan Prancis dan seluruh negara-negara pendukung Palestina agar dapat membuat Israel meninggalkan semua wilayah di Palestina, berakhirnya tindakan genocide dan kolonialisme, kemudian memberi hukuman kepada Israel serta mengejar Najib Abe yang bertanggung jawab atas kejahatan perang tersebut.
“MUI memberikan dukungan kepada pemerintah lantaran pemerintah turut membantu Palestina sambil menolak dukungan terhadap Israel yang telah melakukan penjajahan serta pengrusakan. Hal ini sesuai dengan keputusan dari pertemuan para ulama dalam fatwa MUI,” katanya.
Jangan Terburu-buru
Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang kemungkinan pengakuan kepada Israel apabila Palestina berhasil mencapai kemerdekaannya.
Dijelaskan oleh Djarot, lebih baik bagi Prabowo untuk tidak tergesa-gesa dalam mendirikan hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut pandangannya, Indonesia perlu mempertimbangkan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan fundamental tiap negara serta penindasan global patut dikaji ulang.
“Nah, jika kami terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan saat ini Palestina tetap diduduki, maka prioritas utamanya adalah agar Palestina bisa mencapai kedaulatannya lebih dulu. Misalkan dalam hal menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mari tidak terburu-buru,” tandasnya usai menghadiri acara perayaan Ulang Tahun Ke-70 Pancasila yang diselenggarakan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Minggu, 1 Juni 2025.
Kebijakan Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina, selanjutnya kedaulatan mereka sebagai suatu bangsa harus diterima oleh semua negara.
“Jadi, jika kita menunda pembentukan hubungan diplomatik sampai Palestina tetap sebagai bangsa yang dijajah, hal ini mustahil dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” tegas mantan Wagub DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia selalu berdiri di belakang pendekatan solusi dua negara demi tercapainya perdamaian yang adil dan kekal bagi kedua pihak, yaitu Palestina dan Israel.
Dia juga menggarisbawahi kebutuhan untuk mengakui hak-hak Israel sebagai negeri yang merdeka dan bermartabat.
Menurut dia, Indonesia berpendapat bahwa solusi dua negara adalah jawaban terbaik dan kemerdekaan untuk bangsa Palestina adalah satu-satunya cara menuju perdamaian sejati.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Demi tindakan nyata, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bersedia mengenali Israel serta membangun hubungan diplomatis, asalkan Israel lebih dulu mengakui kedaulatan Palestina. Tambahan pula, Indonesia juga berkomitmen untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian guna mendukung kestabilan wilayah tersebut.
” Kami juga menekankan bahwa Indonesia bersedia mengirim pasukan perdamaian ke wilayah itu. Menurut saya, ini adalah aspek-aspek utama yang telah kami sampaikan,” tutup Prabowo.