Aktivis HAM Tekan MPR Buka Dialog Publik soal Solusi Konflik di Papua

,


Jakarta


– Eks Komisioner Komnas
HAM
Amiruddin Al Rahab menyambut positif terbentuknya MPR tersebut.
Papua
Untuk mengatasi permasalahan konflik di Wilayah Cenderawasih. Ia mendukung agar media untuk ekspresi rakyat ini dapat memberikan peluang kepada semua pihak masyarakat Papua untuk menyuarakan pandangan mereka.

“MPR untuk Papua perlu dapat menciptakan arena dialog bagi seluruh pihak di Papua guna mengemukakan pandangan mereka,” ujar Amiruddin saat diwawancara pada Minggu, 1 Juni 2025.

Dia menjelaskan bahwa wadah yang dirancang oleh ketua MPR perlu mencari metode untuk merangkul setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok bersenjata, sehingga mereka bisa menyuarakan pendapatnya. Menyaring beragam aspirasi dari semua unsur di Papua, ia meyakini bahwa institusi negara tersebut dapat membantu dalam penyusunan rute menuju solusi konflik di Papua dan kemudian diserahkan ke pemerintah.

Di samping itu, ia menyebut bahwa MPR untuk Papua harus bekerja sama dengan departemen dan institusi dalam pemerintah sebagai respons atas penyerahan aspirasi tersebut. “Supaya langkah selanjutnya bisa terpadu,” tambahnya.

MPR khusus Papua didirikan guna menampung anggota DPR dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan Papua dalam upaya mendukung penyelesaian masalah di wilayah Indonesia bagian paling timur. Amiruddin menganjurkan agar kesempatan bergabung dengan wadah tersebut diperluas bagi semua perwakilan rakyat dari seluruh pelosok negeri.

“Perselisihan di Papua bukan hanya masalah masyarakat setempat, melainkan merupakan permasalahan nasional. Oleh karena itu, elemen-elemen lain dalam negeri seharusnya turut serta,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pendirian MPR untuk Papua pada bulan April yang lal. Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai diamanahkan sebagai koordinator MPR untuk Papua tersebut.

Muzani menyebutkan bahwa badan tersebut bertujuan menjadi kelanjutan dari tindakan MPR dalam membantu pemerintahan meredam perselisihan di Papua. Menurut Muzani, fungsinya adalah mendirikan jalur komunikasi serta mensinergikan upaya-upaya pemecahan masalah yang ada di Papua.