Diancam Sanksi, Israel Tetap Maju dengan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat

Jakarta, IDN Times –

Israel telah menyatakan niatnya untuk membangun pemukiman lebih lanjut di Wilayah Pendudukan Tepi Barat, walaupun hal ini berpotensi menimbulkan hujatan dan ancaman sanksi dari masyarakat global.

Putusan ini dibuat pada saat tensi semakin memuncak antara Israel dan Palestina serta adanya kritikan dari beberapa negara seperti AS dan Uni Eropa.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengeluarkan pernyataan itu pada hari Kamis (29/5/2025). Dia terkenal sebagai penganjur yang gigih untuk penyebaran pemukiman warga Yahudi. Tindakan ini dianggap sebagai tanggapan terhadap pengenalan negara Palestina oleh beberapa negeri Eropa, menimbulkan ketakutan tentang kemungkinan kenaikan tensi dalam konflik tersebut.

1. Putusan yang menuai kritik besar dari pemerintahan Israel

Pada hari yang sama, kabinet keamanan Israel setuju untuk membangun ribuan satuan pemukiman baru di Tepi Barat dan juga mengesahkan lima posisi strategis yang tadinya dinyatakan tidak sah berdasarkan undang-undang Israel.

Area konstruksi meliputi wilayah di sekitar Betlehem, sebuah Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Putusan ini tetap diputuskan walaupun ada peringatan dari Amerika Serikat tentang potensi sanksi bagi para pejabat Israel yang terkait.

“Kita takkan hentikan pembangunan di tanah leluhur kita. Itu merupakan hak kita,” tegas Smotrich, menyebut Tepi Barat sebagai Yudea dan Samaria.

Israel juga mencabut beberapa persetujuan kerja untuk penduduk Palestina sebagai respons terhadap penyetujuan Palestina oleh Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, menurut laporan tersebut.
Al Jazeera.

Komunitas global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menganggap pemukiman Israel di Wilayah Tepi Barat bertentangan dengan peraturan dunia, khususnya Perjanjian Genewa ke-4. Di sisi lain, pihak Israel memandang daerah itu sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah mereka. Kebijakan ini diyakini dapat mencegah proses perdamaian yang sudah tertahan lama untuk berlanjut, demikian dilaporkan.
BBC.

2. Tanggapan tegas dari Palestina serta global

Pihak berwenang Palestina mengutuk aturan itu sebagai serangan langsung terhadap penduduk setempat. Spokesperson presiden, Nabil Abu Rudeineh, menyatakan bahwa tindakan ini akan makin merusak stabilitas keamanan dan ia menyerukan kepada komunitas global agar segera melakukan intervensi.

“Masalah ini tidak sekadar berkaitan dengan tanah, tapi lebih dari itu adalah mengenai penyingkiran identitas serta hak-hak kita,” kata Rudeineh, seperti yang dikutip.
Al Jazeera.

Dia memandang konstruksi di Situs Warisan Dunia sebagai tantangan terhadap keadaan yang sudah ada.

AS mengungkapkan ketidakpuasannya dan berpendapat bahwa pemukiman baru tersebut menciderai harapan untuk solusi dua negara. Uni Eropa pun sedang memikirkan tentang penerapan hukuman tambahan.

“Israel diminta untuk berhenti melakukan tindakan unilateral yang merusak kestabilan,” ujar Spokesperson Department of State AS, Matthew Miller, demikian dikutip.
CNN.

3. Pengaruh dan tensi yang semakin naik

Proyek pembangunan ini diperkirakan akan menyebabkan tensi tambahan di Tepi Barat, wilayah yang sudah melihat kenaikan konflik sejak permulaan tahun 2025. Berdasarkan laporan PBB, lebih dari 400 peristiwa kekerasan tercatat dalam tahun ini, dengan jumlah korban mencapai puluhan orang dari kedua belah pihak.

Penduduk Palestina di area seputaran Betlehem mengungkapkan keprihatinan mereka tentang pengaruh yang akan dirasakan dalam keseharian mereka.

” Kami telah kehilangan lahan, sumber daya air, serta kemerdekaan. Hal ini merupakan usaha untuk mengusir kami,” ujar Mohammad Salem, seorang petani lokal, dikutip
Associated Press.
Dia menyuarakan ketidakpuasan terhadap batas akses menuju tanah karena adanya titik pengawasan.

Human Rights Watch (HRW) meminta sanksi yang lebih keras ditetapkan untuk Israel.

“Kawasan permukiman ini secara jelas telah mengabaikan hukum internasional. Seluruh dunia perlu beraksi, tidak cukup dengan sekadar menyuarakan kecaman,” tegas Omar Shakir, Direktur HRW untuk wilayah Israel dan Palestina.

Masalah ini diproyeksikan untuk menarik perhatian pada sesi selanjutnya di Dewan Keamanan PBB.