ASN Pemprov Bali Terjaring Kasus Selingkuh, Koster Minta Dinas Pendidikan Bertindak

, DENPASAR –

Sebanyak 4.351 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 89 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) milik Pemprov Bali dilantik dalam acara panggung terbuka yang diselenggarakan di Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Pemrov pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.

Gubernur Bali, Wayan Koster secara langsung memberikan surat keputusan tentang penunjukan pegawai pemerintahan dalam pelaksana tugas kependudukan permanen (PPPK) serta calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk provinsi yang dipimpinnya, terkait formasi tahun anggaran 2024.

” Ini merupakan hari yang amat berarti bagi seluruh pegawai, baik itu PNS maupun PPPK, sebab surat keputusan ini memberikan kejelasan tentang masa depan mereka dalam karir,” terang Koster.

Pada acara “Gubernur Berbincang dengan Aparatur Sipil Negara” (ASN), Gubernur Koster berbicara secara langsung dengan Direktur BPD Bali yang turut hadir, yaitu Nyoman Sudharma.

Apabila terdapat antara P3K atau CPNS yang telah dilantik kemarin memperoleh Surat Keputusan untuk mengajukan angsuran, sebaiknya mereka diberi prioritas.

“Sebab telah mendapatkan surat keputusan, lanjutkan dengan mengajukan pinjaman untuk mobil, mencicil rumah dan hal lainnya yang didambakan,” tambahnya.

Harap Gubernur Koster memberikan keringanan angsuran untuk P3K dan CPNS yang baru mendapatkan Surat Keputusan dengan suku bunganya rendah.

“Yang terpenting adalah BPD tetap menguntungkan. Agar karyawan kami merasa lebih nyaman,” kata Koster.

Selain itu, Koster pun memberikan instruksi langsung kepada para pejabat tinggi untuk memantau staf mereka secara cermat.

Malahan, peringatan agar tidak terjadi perselingkapan.

“Di tempat kerja, mohon pengawasan kepala dinas terhadap para pekerjanya agar teliti. Jangan sampai ada yang bermain-main dengan hubungan di lingkungan kantor. Betul itu. Waspadalah, sudah mulut besi,” tegasnya.

Gubernur berpangkat dua kali ini memperingatkan akan mencopot kepala dinas serta staf yang ketahuan berselingkuh dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Bali.

“Kepala dinas serta karyawannya langsung saya pecat ketika terlibat dalam kasus perselingkuan. Itu sudah menjadi informasi bagi saya. Di Dinas Pendidikan ada yang melakukan hal serupa, saya tahu. Orang-orang yang digandakan olehnya pun, saya paham,” katanya dengan nada sinis.

ASN dimohon untuk bersikap berani dalam melaporkan apabila menemukan ada tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pejabat ataupun atasan mereka.

Koster menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah menerapkan sistem pengawasan yang sangat ketat, termasuk dengan mendirikan tim penyamar yang dipimpinnya sendiri guna mengamati tingkah laku Pegawai Negeri Sipil di luar jangkauan resmi.

“Saya memiliki sebuah tim fiktif yang mengawasi segalanya. Tidak seorangpun mengetahui hal ini. Betul, tidak ada satupun yang menyadarinya. Oleh karena itu, jangan biarkan kejadian tersebut berulang,” tandasnya.

Dia mendorong semua PNS agar tetap taat pada etika dan membentuk birokrasi yang terampil.

“Marilah kita membangun birokrasi Pemprov Bali ini dengan sempurna, tanpa korupsi, dengan semangat yang kuat dan performa terbaik. Demi Tuhan,” tandasnya.