Dedi Mulyadi Tangani Putus Sekolah di Jabar dengan Layanan Aduan Khusus

lowongankerja.asia Dedi Mulyadi bertindak menghadapi permasalahan putus sekolah di Jabar. Nanti, sang Gubernur Jawa Barat bakal menyediakan nomor laporan bagi konseling siswa yang berniat meninggalkan sekolah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini merilis strategi barunya guna menangani masalah meningkatnya jumlah siswa yang keluar dari sistem pendidikan. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui akun TikTok resmi miliknya dengan nama @dedimulyadiofficial pada hari Sabtu, 24 Mei 2025.

Pada videonya, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa tingkat putus sekolah di Jawa Barat merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, pihak Pemprov Jawa Barat merancang strategi kerjasama guna menyelesaikan masalah tersebut.

Pemerintah Jawa Barat berencana untuk secepatnya melakukan koordinasi bersama semua kepala sekolah dari tingkat SMA, SMK, MA, SMP, MTS, serta SD yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi guna menangani permasalahan putus sekolah di Provinsi tersebut.

Kerjasama dijalankan dengan menyiapkan kode khusus yang bakal dipergunakan oleh kepala sekolah guna memberitahu apabila terdapat murid-murid yang hendak meninggalkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, usai menerima berita tersebut, otoritas bersangkutan akan mengambil langkah-langkah penanganan tambahan.

“Bila terdapat salah satu murid ingin mengundurkan diri, kami siap menyediakan nomor telepon atau WhatsApp yang dapat langsung dihubungi oleh kepala sekolah. Setelah itu, kita akan segera bertindak dan memecahkan masalah agar para murid tersebut dapat melanjutkan pendidikannya lagi,” jelas Dedi.

Berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk memastikan semua anak di Jawa Barat dapat menuntut ilmu secara optimal. Dedi Mulyadi pun menginginkan supaya para siswa dapat melanjutkan pendidikannya sampai mereka lulus dari tingkat sekolah menengah atas, kejuruan, ataupun madrasah aliyah.

Gubernur tersebut meminta seluruh pihak untuk bergabung dalam upaya melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman supaya mereka dapat menuntut ilmu secara optimal. Kebijakan ini bertujuan meringankan masalah tingkat keluarnya siswa dari sistem pendidikan di Jawa Barat.

“Marilah kita semua bekerja sama dalam melindungi buah hati kita, merawat sekitar kita, agar mereka dapat terus menuntut ilmu dengan optimal,” demikian penjelasan Dedi Mulyadi.

Menurut laporan dari TribunJabar.id, terdapat sebanyak 658.831 anak yang belum mengikuti pendidikan formal di Jawa Barat untuk tahun pelajaran 2023-2024. Angka tersebut merinci bahwa ada 164.631 siswa yang telah putus sekolah (dropout/DO), 198.570 lainnya sudah menyelesaikan studi namun memilih tidak melanjutkannya (lulus tanpa lanjut/LTL), serta 295.530 lebih lagi yang belum pernah sama sekali masuk ke sistem pendidikan (belum pernah bersekolah/BPB).

Data tersebut diumumkan oleh Badan Statistik (BPS) Jawa Barat. Informasi ini didasari atas penggabungan serta pembaruan dari data yang disampaikan oleh satuan pendidikan lewat platform Dapodik, Emis, dan PDDikti dalam Dashboard Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah Pusdatin Kemendikbud.

Dedi Mulyadi selaku gubernur mengakui bahwa tingkat partisipasi pendidikan anak-anak di Jawa Barat masih kurang baik. Ini bertentangan dengan tujuannya yang ingin setiap anak menerima pendidikan formal hingga mencapai usia 12 tahun.

Setelah itu, Dedi Mulyadi merancang suatu strategi yang kemudian mendapat persetujuan dari DPRD Jawa Barat. Ini merupakan cara alternatif bagi Dedi Mulyadi dalam menyelesaikan permasalahan tingkat keluar sekolah di Jawa Barat.

“Sasaran saya adalah 12 tahun. Oleh karena itu, strategi yang tadi telah disetujui pada pertemuan dengan Banggar,” jelas Dedi.

Langkah awal adalah mempercepat proses pembangunan sekolah-sekolah milik pemerintah. Ini terutama berlaku untuk jenjang SMA yang dikelola oleh Pemprov.

“Langkah awalnya adalah mempercepat pembangunan sekolah-sekolah milik pemerintah, terutama SMA yang menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi,” jelasnya.

Strategi berikutnya adalah menyediakan program pendidikan gratis. Program tersebut diberlakukan pada semua sekolah negeri dan swasta yang ada di seluruh area Jawa Barat.

“Kita akan memberikan layanan pendidikan gratis kepada semua warga Jabar baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk yang swasta, hal tersebut berlaku khusus bagi keluarga kurang mampu dengan harapan agar tingkat partisipasi dalam sistem pendidikan 12 tahun dapat naik pada tahun ini,” ungkapnya.

Walaupun pendidikan di sekolah negeri telah ditetapkan sebagai gratis berdasarkan peraturan pemerintah, tetapi masih terdapat banyak keluarga kurang mampu yang belum dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, pihak berwenang pun bertekad untuk memberlakukan program bebas biaya pada sekolah swasta khusus bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah.

“Saat negara telah menyediakan pendidikan secara gratis, namun belum tentu seluruh warga kurang mampu dapat memasuki sistem tersebut karena pasti akan ada juga yang bersekolah di lembaga swasta; oleh sebab itu pemerintah harus menggaransi bahwa pendidikan tetap bebas biaya bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi terbatas yang belajar di institusi non-pemerintah,” ungkapnya. (*)