BCA dan Bank Nobu Siap Dorong KPR Bersubsidi, Kuota Potensial Naik

Bank Central Asia atau
BCA
sepakat ikut menyalurkan
KPR bersubsidi
Bank Nobu dan Bank Artha Graha pun menunjukkan minat mereka untuk bergabung. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengirim pesan bahwa akan disiapkan ruang bagi bank-bank swasta lainnya, terlepas dari batas kredit sebesar 350 ribu yang sudah ditentukan.

“Semoga harapan saya tercapai, yaitu untuk melewati alokasi sebesar 350 ribu unit ini. Kami berencana mengumpulkan dan memastikan persiapan setiap bank guna mendistribusikan KPR bersubsidi,” ungkap Maruarar saat berada di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada hari Jumat (23/5).

Maruarar juga menekankan bahwa selain persiapan bank, pertimbangan untuk meningkatkan jumlah dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan alias FLPP bakal mencakup aspek-aspek tambahan. Di antaranya adalah kondisi para developer, kelancaran lahan yang tersedia, serta kemampuan finansial warga umumnya. Dia menjelaskan pula jika setiap elemen terlibat di sektor properti haruslah sudah bersiap diri sehingga ekspansi program FLPP dapat dilakukan dengan efektif.

FLPP merupakan salah satu program pembiayaan perumahan terjangkau atau KPR bersubsidi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat bermata pencari hidup rendah. Tingkat suku bunganya diatur sebesar 5%, dan jangka waktu pinjamannya bisa mencapai hingga 20 tahun.

Persyaratan penghasilan untuk menerima FLPP sekarang adalah sebesar Rp 7 juta setiap bulan bila belum menikah, serta Rp 8 juta tiap bulan apabila telah memiliki keluarga.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera telah mengatur standar untuk hunian yang mendapat dukungan dari FLPP. Standarnya meliputi ukuran bangunan paling besar sebesar 36 meter persegi, lahan mencapai 100 meter persegi, serta nilai pembelian tanah dan bangunan di wilayah Jabodetabek tidak melebihi angka Rp 185 juta.

BCA Bergabung dalam Penyaluran KPR Berbasis Subsidi

BP Tapera dan BCA telah secara resmi mengadakan penanda-tanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan akses kredit perumahan kepada masyarakat dengan pendapatan terbatas pada hari Jumat, 23 Mei.

Ini merupakan momen penting untuk industri perumahan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penyediaan pembiayaan hunian bersubsidi,” kata Maruarar. “Ini adalah hal baru dan belum pernah ada sebelumnya, para pelaku swasta besar ikut berpartisipasi.

Maruarar menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan alokasi sebanyak 1.000 unit hunian kepada BCA. “Pemberian kuota tersebut akan dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku untuk memastikan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pada saat implementasinya,” ungkap Maruarar.

Bank Nobu Berencana Menyalurkan Kredit Perumahan Bersubsidi

James Riady selaku CEO dari Grup Lippo menyampaikan bahwa Bank Nobu bertujuan untuk segera memulai penyaluran kredit perumahan bersubsidi bagi 50 ribu unit hunian. Grup Lippo memiliki mayoritas saham di Bank Nobu lewat PT Putera Mulia Indonesia serta PT Prima Cakrawala Sentosa dengan porsi total mencapai 34,63%.

Hingga saat ini, batas atas harga rumah yang memenuhi syarat untuk mendapat KPR bersubsidi telah meningkat 6%, yaitu mencapai angka antara Rp 162 juta hingga Rp 234 juta. James berharap dapat mengalokasikan dana KPR bersubsidi senilai kira-kira Rp 9,9 triliun.

Menurut laporan keuangan NOBU, pemberian KPR serta kredit untuk pembelian apartemen meningkat sebesar 36,09% secara tahunan atau year on year (yoy) hingga mencapaiRp 11,67 triliun pada tahun kemarin. Pada tahun ini, Bank Nobu bertujuan meraih pertambahan KPR melebihi 80%, yaitu senilai Rp 21,57 triliun.

“Tidak ada rekam jejak tentang penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang di subsidi karena program tersebut telah cukup baik. Pemerintah sudah merancang manajemen dari Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial, serta program ini akan selalu ditingkatkan. Oleh sebab itu, tak ada alasan bagi kita untuk tidak mendistribusikan KPR bersubsidi,” katanya.

James menyebutkan adanya trend pertambahan pinjaman bermasalah atau Non-Performa Loan (NPL) dalam pembiayaan perumahan yang naik dari angka 2,49% di bulan Februari 2024 hingga mencapai 2,88% di Februari tahun berikutnya, sesuai dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maka dari itu, James berniat memperdekat letak properti perumahan ber-KPR dekat dengan area pekerjaan para kandidat debitur. Dengan begitu, James yakin bahwa rasio non-performing loan untuk KPR NOBU bisa tetap stabil. Dia menegaskan betapa pentingnya aspek ini.