Djaka Budi Siapawasi Pelabuhan Gelap, Kerjasama Antara Bea Cukai, Polisi, dan TNI

Djaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai terbaru, memulai proses penyusunan strategi usai secara resmi diangkat menjadi bagian dari tim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Jumat (23/5). Dia dengan tegas berkomitmen untuk mendukung pencapaian pendapatan negara sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah.

Tahapan pertama yang menjadi fokus utamanya adalah memberantas aktivitas ilegal menyelundupkan barang melalui dermaga-dermaga terpencil yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi negeri ini.

“Pastinya ada banyak dermaga ilegal yang kemungkinan besar harus dikoordinasikan bersama tim dari TNI dan juga polisi,” jelas Djaka setelah menemui konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, pada hari Jumat (23/5).

Djaka, seorang Letnan Jenderal dari TNI, menggarisbawahi kepentingannya bekerja sama dengan lembaga penegak hukum agar dapat meredam penyelundupan secara maksimum. Melalui kerjasama tersebut, mereka bertujuan untuk memastikan tak akan ada lagi aktivitas penyelundupan di pelabuhan ilegal.

• Indocement Akan Sebarkan Dividen Senilai Rp 259 Per Saham, Lihat Jadwalnya
• Penjelasan Pengemudi Ojek Online tentang Penurunan Biaya yang Dikenakan oleh Aplikasi Menjadi 50% akibat masalah Aceng dan Slot
• Istana Menganggap Skandal Korupsi Sritex Sebagai Penyebab Krisis di Sektor tekstil

Banyak Tugas Bagi Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai Yang Terbaru

Direktur dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) Bhima Yudhistira menekankan bahwa kenaikan Pendapatan Bea Cukai tidak hanya bergantung pada tindak keras terhadap pengawasan barang haram, tetapi juga membutuhkan kapabilitas dalam menyusun kebijakan pajak.

“Untuk ini diperlukan seorang perancang, seperti dalam hal memperluas cakupan pajak. Hal itu tentunya tidak berkaitan dengan militer,” jelas Bhima pada hari Kamis (22/5).

Dia menggarisbawahi kemungkinan defisit pendapatan negara yang disebabkan oleh peningkatan perdagangan rokok illegal, banjir produk impor tidak resmi, dan tekanan akibat perseteruan dagang dunia.

Menurut dia, ada berbagai tugas yang harus diselesaikan oleh Djaka, termasuk memperbesar cakupan kantor bea cukai untuk barang seperti batubara, meningkatkan kontrol di pelabuhan serta perbatasan, sampai mengimplementasikan aturan cukai terkait tembakau dengan cara yang lebih efisien.

“Bhima mengatakan bahwa Indonesia harus melaksanakan pembaruan pada sistem Administrasi yang kompleks agar dapat membantu para pebisnis,” katanya.

Serupa dengan itu, pakar pajak dari lembaga Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar menyatakan bahwa penanganan terhadap rokok illegal perlu dijadikan fokus utama bagi Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru.

“Penjualan rokok illegal semakin meluas dan telah mengakibatkan kerugian bagi negara hingga triliun rupiah. Ada pula indikasi adanya dukungan dari sebagian petugas berwenang,” jelas Fajry.

Fajry tidak hanya mengkritik merokok, tetapi juga menekankan kebutuhan akan pemantauan ketat atas impor barang haram, khususnya tekstil, untuk menjaga industri pembuatan lokal. Dia berpendapat bahwa gelombang produk murah yang masuk secara illegal dari Cina karena perang perdagangan dunia merupakan ancaman besar.

” Ini merupakan tantangan besar bagi sektor manufaktur dalam negeri,” katanya.