Modantara: Biaya 10% dan Perubahan Status Mitra Bisa Dorong Krisis Ekonomi Digital

lowongankerja.asia

– Modantara menyatakan terima kasih atas pengejawantahan aspirasi yang dijalankan beberapa mitra pengemudinya pada hari ini.

Tindakan ini mengingatkan kita bahwa sektor pergerakan orang dan pengiriman secara digital merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Pembahasan tentang penetapan komisi sebesar 10% serta perubahan status mitra menjadi karyawan tetap tidak hanya berbahaya, tapi juga bisa mematikan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

“Kami mengerti kekhawatiran para mitra kami, tetapi penyelesaian masalah ini perlu didasarkan pada kondisi ekonomi yang sebenarnya dan tidak hanya omongan politik,” jelas Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha melalui siaran pers seperti dilaporkan.

lowongankerja.asia

, Sabtu (24/5/2025).

“Ekosistem ini telah membuktikan dirinya sebagai alas social ketika menghadapi krisis. Karena itu, kebijakan perlu didasarkan pada data dan memperhatikan efek jangka panjang,” tambahnya.

Modantara mengekspresikan pandangan sektor industri dengan cara yang tegas serta adil, sambil mengutamakan kebutuhan jangka panjang seperti di bawah ini:

1. Biaya Jaminan 10 Persen Tidak Menjadi Penyelesaian yang Sama untuk Semua

Komisi tidak dapat dibandingkan dengan biaya parkir.

Industri ini berkembang dengan cepat dan sulit untuk dikendalikan menggunakan aturan yang ketat serta seragam.

Ambang batas komisi tertinggi sebesar 10% bisa mendorong platform untuk merombak model bisnis dengan cara yang ekstrem dan tiba-tiba.

Ide ini kelihatan mudah, tetapi efeknya dapat merembet luas dan membahayakan kestabilan perekonomian.

Tiap platform mempunyai struktur dan persentase komisi yang unik mengacu pada jenis layanannya, segmen pasarnya, teknologinya, serta keperluan para mitranya.

Partner juga dapat menentukan sendiri pilihan layanan berdasarkan keperluan mereka.

Pemaksaan komisi tunggal dapat:

Menahan kemajuan inovasi serta skema pengembangan mitra

Mengancam keberlangsungan layanan, terutama di wilayah dengan margin rendah

Mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas layanan konsumen

2. Perubahan Status Mitra = Kehilangan Pekerjaan

Ide untuk mengubah mitra menjadi karyawan tetap kelihatannya bagus, tapi tak cocok dengan kondisi di lapangan.

Jika reklasifikasi diberlakukan:

Kira-kira 1,4 juta lapangan kerja mungkin akan musnah.

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia berisiko merosot sampai 5,5 persen (Svara Institute, 2023).

70–90 persen lapangan kerja di sektor ini berpotensi hilang

Biaya jasa dapat meningkat sampai 30 persen (peristiwa ini terjadi di Inggris dan Spanyol).

UMKM, khususnya mereka yang mengandalkan layanan antar cepat, akan mendapat dampak negatif.

3. Penyetaran Harga Harus Bersikap Adil dan Didasarkan pada Data

Modantara berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para mitranya, tetapi keputusan mengenai tarif juga harus memperhatikan hal-hal tersebut:

Kemampuan membeli masyarakat di beberapa daerah

Variasi biaya operasional kendaraan

Pengaruh pada pelayanan di area bukan komersil

4. Kebijakan Harga tidak Dapat Disejajarkan

Cara operasional ODS jauh berlainan dari logistik tradisional.

Menerapkan biaya yang seragam malah akan menghambat inovasi dan merusak industri secara bertahap.”

Pengiriman digital layanan (On-Demand Service/ODS) saat ini masih dikelola berdasarkan UU Pos No. 38/2009, namun aturan tersebut kini telah menjadi usang dan kurang sesuai lagi.

Modantara mendukung penilaian komprehensif terhadap lingkungan peraturan dan pembaruan mengenai wewenang antar lembaga.

ODS mempunyai ciri khas yang istimewa:

Beragam jenis kendaraan

Layanan cepat dan dinamis

Permintaan sangat fluktuatif

5. Pendapatan Minimal Memerlukan Pendekatan yang Fleksibel

Modantara menyetujui upaya memperbaiki keadaan ekonomi para mitranya.

Akan tetapi, menerapkan penghasilan minimal tanpa mempertimbangkan situasi pasarnya memiliki risiko yang signifikan:

Platform ini akan mengurangi jumlah perekrutan mitra.

Harga jasa meningkat, pelanggan ragu untuk menggunakannya.

Platform mungkin meninggalkan area yang dirasakan kurang menguntungkan secara finansial.

Sikap yang lebih fleksibel mencakup:

Akses pembiayaan UMKM

Tipe insentif semacam penghapusan biaya parkir, pajak pertambahan nilai (PPN), serta tarif impor komponen suku cadang tersebut.

Jaminan sosial lewat BPJS serta pembinaan usaha kecil

. (*)