Kemenkop RI Puji Cepatnya Implementasi Koperasi Merah Putih oleh Pemkab Mojokerto

PR JATIM

– Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Kemenkop RI, Krisdianto, menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap langkah Pemkab Mojokerto dalam mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih.

Mojokerto saat ini merupakan kabupaten dengan jumlah tertinggi untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang telah bersertifikat dari AHU. Dalam provinsi Jawa Timur tercatat total 30 koperasi yang sudah memperoleh persetujuan dari AHU, dan 19 di antaranya berlokasi di Mojokerto, demikian menurut pernyataan Krisdianto.

Dia mengapresiasi keikhlasan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan program tersebut dengan penuh dedikasi.

Dalam peninjiawannya di beberapa wilayah, Krisdianto menggambarkan Mojokerto sebagai teladan istimewa, tidak hanya dalam hal kepemimpinan lokal tetapi juga kerjasama antara berbagai lembaga.

Krisdianto pun mengajukan suatu tantangan kepada tim Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta para camat untuk memastikan bahwa semua musyawarah desa khusus (musdesus) yang melibatkan keseluruhan dari 304 koperasi diselesaikan sebelum bulan Mei berakhir pada tahun 2025. Langkah tersebut bertujuan supaya tahapan AHU bisa rampung tepat waktu hingga akhir Juni, disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan secara nasional.

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih adalah hasil langsunng dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki ikatan emosional serta sejarah dengan pergerakan koperasi di Indonesia.

“Intinya Pak Prabowo itu di hatinya selain Merah Putih ya hanya ada koperasi. Program ini murni ide beliau dan didukung oleh setiap Kementrian, Jadi tidak ada alasan sedikitpun kita semua yang hadir disini maupun seluruh Indonesia untuk meragukan hal ini, dan terbukti sampai hari ini semua Kementerian bekerja keras satu persatu untuk mewujudkan dan menyukseskannya,” ujarnya.

Program kerjasama ini, sambung Krisdianto, akan sepenuhnya disokong oleh Bank Himbara lewat mekanisme pembiayaan yang mudah senilai Rp. 5 miliar untuk tiap koperasi pedesaan. Dia menggarisbawahi bahwa uang itu tidak termasuk bantuan tanpa balasan, namun merupakan pinjaman dengan kondisi yang cukup fleksibel. Aktivitas-aktivitas dari koperasi-koperasi ini nantinya akan difokuskan pada enam jenis bisnis inti yakni apotek, klinik, layanan tabungan dan pinjaman, warung serba ada, distribusi barang, serta gudang desa. Di masa mendatang pun direncanakan pengenalan model-unit bisnis tambahan seperti dapur masal (MBG) dalam setiap organisasi kooperatif tersebut.

“Koperasi Desa ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, membuat peluang kerja baru, memberikan akses ke modal, penjualan produk, layanan kesehatan hingga logistik, serta menghancurkan lingkaran kemiskinan dan jalannya administrasi dalam distribusi. Apakah itu barang atau jasa harus memiliki harga yang lebih murah agar dapat dijangkau atau dimiliki oleh seluruh penduduk desa sehingga tidak hanya fokus pada perkotaan saja tetapi juga merata di pedesaan,” imbuhnya.

Sebagai pengawas, kepala desa bertindak sebagai anggota eks offcio dalam mengontrol koperasi, menjamin bahwa operasionalnya bersifat jujur, percaya diri, serta profesional. Pihak pemerintahan setempat akan tetap menyediakan bantuan sampai koperasi bisa memberikan manfaat yang nyata untuk warga di lingkungan desanya.

Berdasarkan semangat yang ada di desa demi kemajuan Indonesia, diluncurkannya koperasi serta aplikasi digital pedesaan dengan harapan dapat menguatkan kedaulatan setempat, meningkatkan sirkulasi ekonomi mulai dari lapisan bawah, dan menjadikan desa sebagai penggerak utama dalam pembangunan negara. ***