Utang Luar Negeri RI Meningkat ke Angka TRILIUN, BI Pastikan Keamanannya Terjaga

LOWONGANKERJA.ASIA


,


Jakarta


–
Bank Indonesia
mengumumkan
utang
ekspor luar negeri Indonesia di kuartal pertama tahun 2025 mencapai US$ 430,4 miliar atau kurang lebih setara dengan Rp 7.144,6 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6,4% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2024 yang mana angkanya tumbuh sebesar 4,3%.

“
Utang Luar Negeri
(ULN) di Indonesia untuk kuartal I tahun 2025 tetap stabil,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso melalui pernyataan resmi, hari Kamis tanggal 15 Mei 2025.

BI melaporkan bahwa utang luar negeri pemerintahan meningkat 7,6% year-on-year di kuartal pertama tahun 2025. Saat ini, total utang pemerintah adalah US$ 206,9 miliar yang merupakan peningkatan sebesar 3,3% secara tahunan dari kuartal keempat tahun 2024.

Ramdan menyebut bahwa pertambahan hutang luar negeri ini disebabkan oleh penarikan pinjaman serta meningkatnya arus dana asing ke dalam surat berharga negara (SBN) internasional. Keadaan tersebut mencerminkan keyakinan investor kepada prospek ekonomi Indonesia yang masih stabil meski kondisi pasar finansial global semakin tidak pasti. “Pemerintah tetap komited untuk mempertahankan reputasi dengan mengatur hutang luar negeri kita secara cermat, bertahap, dan transparan demi mendapatkan pendanaan yang efektif dan tepat,” ungkap Ramdan.

Ramadan menyebut bahwa sebagai bagian dari alat pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran hutang internasional digunakan untuk mendorong perkembangan ekonomi. Di samping itu, pihak berwenang masih terus menjaga segala aspek yang berkaitan dengan kesinambungan dalam manajemen hutang tersebut.

Berdasarkan kategori ekonomi, pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah dipergunakan untuk berbagai tujuan seperti Sektor Jasa Kesehatan dan Bidang Sosial senilai 22,4%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Asuransi Wajib sebanyak 18,5%; Layanan Pendidikan sekitar 16,5%; Konstruksi mencakup 12% ; serta Transportasi dan Perdagangan mengambil bagian sebesar 8,7%. “Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi Pinjaman Luar Negeri pada pihak pemerintah masih aman karena mayoritas merupakan hutang jangka panjang yang menyumbangkan hampir seluruhnya atau tepatnya 99,9% dari total pinjaman,” ungkap Ramdan.

Di kuartal I tahun 2025, total utang luar negeri swasta berjumlah 195,5 miliar dolar AS dan mengalami peningkatan sekitar 1,2% dari periode setahun sebelumnya, namun masih di bawah tingkat penyusutan 1,6% yang dicatat pada kuarter sebelumnya. Peningkatan ini mayoritas disebabkan oleh penurunan pertumbuhan UTLD nonlembaga keuangan (perusahaan korporasi tidak finansial) menjadi -0,9%, turun jika dibandingkan dengan pengurangan 1,7% yang terjadi dalam kuarter keempat tahun 2024.

Berdasarkan kategori ekonomi, utang luar negeri pada perusahaan swasta tertinggi adalah dari bidang manufaktur; layanan finansial dan asuransi; penyediaan tenaga listrik dan gas; serta pertambangan dan pengeboran. Bidang-bidang tersebut mengambil bagian hingga 79,6% dari keseluruhan pinjaman luar negeri milik badan usaha swasta. “Pinjaman luar negeri untuk bisnis swasta masih dikuasai oleh hutang berjangka panjang yang menyumbang 76,4% dari seluruh pinjaman,” ujar Ramdan.

Ramdan menyebutkan bahwa struktur utang luar negeri di Indonesia masih terbilang sehat, berkat pendekatan konservatif dalam mengatur hal tersebut. Ini ditunjukkan melalui rasio utang negara terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB), yang bertahan pada angka 30,6%, dan mayoritas merupakan utang luar negeri jangka panjang dengan proporsi hingga 84,7% dari keseluruhan pinjaman.

Sebagai langkah untuk menjaga kesehatan struktur hutang internasional, Bank Indonesia bersama Pemerintah meningkatkan kerja sama dalam mengawasi dinamika hutang ini. Tambahan dari hal tersebut, fungsi hutang luar negeri pun akan ditingkatkan guna mendukung pendanaan pengembangan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi domestik yang bertahan lama. “Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan sambil mereduksi potensi ancaman terhadap kestabilan sistem ekonomi,” ungkap Ramdan.