Samarinda Menuju Kota Tanpa Tambang: Respon Dinas Tenaga Kerja 2026

lowongankerja.asia, SAMARINDA

– Strategi utama Pemerintah Kota Samarinda untuk menutup semua operasional penambangan di tahun 2026 tidak hanya menunjukkan keberanian mereka dalam mendorong pengembangan kota yang lebih lestari, tetapi juga membuka diskusi luas terkait masa depan tenaga kerja sektor tambang tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda, Eko Suprayetno, menyatakan bahwa sampai saat ini masih belum adanya gambaran yang jelas tentang kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pun perpindahan pekerja ke bidang lain setelah masa berlaku izin-izin pertambangan berakhir.

“Apakah nantinya ada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau dialihkan ke lokasi pertambangan lain? Ini adalah detail yang belum kami catat. Kami masih menunggu informasinya,” jelas Eko ketika dijumpai oleh TribunKaltim pada 2 Mei.

Dia mengatakan bahwa data terkait efek sosio-ekonomi dari keputusan itu sangat kurang, meskipun hasilnya dapat berdampak besar pada susunan tenaga kerja setempat.

Eko mengatakan tegas bahwa rencana tata ruang dan wilayah kota Samarinda untuk tahun 2023-2042 tidak bermaksud memberikan putusannya secara mendadak terhadap operasi pertambangan yang telah ada.

Sebaliknya, RTRW mengizinkan pemegang lisensi untuk terus berfungsi sampai akhir masa tenggang mereka. Akan tetapi, dipastikan bahwa setelah tahun 2026, tidak akan ada lagi perpanjangan ataupun pengeluaran izin baru di semua area perkotaan.

“Kebijakan RTRW pada tahun 2026 sesungguhnya bukanlah penghapusan total. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang memiliki izin aktif, diperbolehkan melanjutkannya hingga berakhir. Hanya saja tak akan ada perpanjangan. Tentu saja ini juga berarti bahwa pertambangan yang ingin mengganti izinnya nantinya tidak dapat melakukan hal tersebut mulai dari tahun 2026,” jelas dia dengan tegas.

Komitmennya memang sudah dicantumkan jelas dalam Peraturan Daerah dan telah menjadi bahasan bersama antar departemen di skala nasional, melibatkan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian ESDM.

Ini menguatkan kedudukan Samarinda sebagai sebuah kota yang berambisi untuk melepaskan diri dari pengaruh industri ekstraktif.

“Komitmennya Bapak Wali Kota ini dicetuskan dalam peraturan daerah, sehingga sangat serius. Pertambangan-pertambangan lain tersebut telah didiskusikan di level nasional dan melalui Kementerian Agraria serta Kementerian ATR,” terangkan Eko.

Meskipun begitu, dalam kesempatan itu pula, Eko mengemukakan keprihatinan tentang kondisi kerja di bidang pertambangan yang masih banyak bersifat informal. Dia juga mencatat bahwa cukup banyak karyawan yang direkrut melalui kontraktor daripada langsung dari perusahaan tambang utama, sehingga berbagai bentuk jaminan tenaga kerja seperti BPJS serta hak-hak standar sering dilupakan.

“Ibaratsya begini, siapa yang mengibarkan benderanya sementara mempekerjakan orang lain — yaitu para kontraktor. Para kontraktar tersebut tak memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan induk sehingga karyawannya mereka enggan menangani masalah seperti BPJS,” katanya.

Sebaliknya, kekuatan lengkap yang saat ini dimiliki oleh pemerintahan sentral juga mengekang kemampuan Pemkot untuk dengan langsung terlibat dan mempengaruhi perkembangan industri tambang.

“Dulunya masih termasuk dalam provinsi jadi kami dapat mengatur diri untuk menyampaikan informasi dengan mudah. Namun saat ini sudah di pusat pemerintahan. Terkahir kali saya dengar, ada penyebaran kasus hingga ke area Kebun Raya,” ungkapnya sambil memberikan contoh.

Eko juga mengakui betapa vitalnya meningkatkan kesadaran orang banyak tentang transformasi signifikan tersebut. Menurut dia, frasa “Samarinda Tanpa Tambang pada Tahun 2026” tidak hanya sebuah tagline, tetapi menjadi metode penyampaian keputusan pemerintah yang sederhana dan dapat diartikulasikan dengan baik bagi khalayak umum.

“Hanyalah sebatas popularitas agar orang tersebut mengetahui taglinenya tentang Samarinda seperti apa. Bahasanya dibuat lebih sederhana untuk disebarkan dan masyarakat dapat bersiap-siap untuk kembali,” demikian penjelasannya. (*)