Alarm Tumbuhnya Kredit UMKM di Perbankan, Bisnis Beralih ke P2P Lending?

lowongankerja.asia,

JAKARTA – Kondisi
kredit UMKM
Perbankan semakin menurun di kuarter I/2025. Bank Indonesia (BI) melaporkan pembiayaan mengalami penyusutan.
kredit
untuk segmen usaha
wong cilik
Hanya meningkat sebesar 1,7% secara tahunan (YoY) menjadi Rp1.396,4 triliun di triwulan ketiga tahun ini.

Pertumbuhan tersebut terus mengikuti pola perlambatan sejak permulaan tahun dan bahkan semakin memburuk apabila dibandingkan dengan periode diakhir tahun 2024. Pada bulan Februari 2025, penyaluran kredit telah menunjukkan hal ini.
UMKM
Pertumbuhan mencapai 2,1%, turun jika dibandingkan dengan Januari yang mengalami pertambahan sebesar 2,5% YoY.

Pendanaan untuk sektor usaha mikro terdampak paling parah dengan peningkatan negatif 2,1% mencapai Rp625,7 triliun di bulan Maret tahun 2025. Penurunan ini masih melanjuti tren buruk yang dimulai dari persentase negatif 0,9% di bulan Februari serta minus 0,1% secara year-on-year (YoY) pada Januari.

Sama seperti dua duanya, pertumbuhan kredit untuk bisnis menengah pun mengalami penurunan hingga mencapai tingkat 0,05% YoY menjadiRp304,7 triliun di kuarter I tahun 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan Februari serta Januari yang berturut-turut berada di angka 0,5% dan 1,1%.

Berdasarkan kebutuhan pemakaiannya, peningkatan pinjaman UMKM sampai triwulan ketiga terutama disebabkan oleh pinjaman untuk investasi yang naik 5,6% secara tahun-ke-tahun (YoY) serta pinjaman untuk modal usaha yang bertambah sedikit yaitu 0,2% YoY. Angka tersebut menunjukkan perlambatan dibanding periode sebelumnya; biasanya meningkat menjadi 6,5% dan 0,5%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengakui bahwa risiko kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa ini tergolong tinggi. Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan di OJK menegaskan hal tersebut melalui rasio kredit yang macet.
non-performing loan
/NPL)
gross
Kredit UMKM mencapai tingkat 4,15% pada Februari 2025, melebihi rata-rata sektor perbankan secara umum.

” Ini menunjukkan bahwa pendistribusian pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di sektor perbankan membutuhkan pengelolaan risiko serta sikap hati-hati yang cukup,” ujarnya dalam respons tertulis beberapa waktu lalu.

Menurut dia,dukungan OJK terhadap pengembangan UMKM dijalankan dengan cara menerbitkan berbagai aturan dan keputusan.

Salah satu aturan yang tengah digodok adalah Rancangan Peraturan OJK tentang Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM), kendati dia tak memerinci kapan aturan itu akan terbit.

Dari sisi bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memandang bahwa geliat segmen UMKM amat bergantung pada daya beli masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi berujar, meskipun perekonomian nasional masih bertumbuh positif, konsumsi domestik saat ini belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi tersebut, BRI terus memperkuat perannya sebagai bank yang pro-rakyat dengan tetap fokus menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM Indonesia, sebagai upaya nyata dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional,” katanya dalam paparan kinerja kuartal I/2025, Rabu (30/4/2025).

Ini terlihat dari pelaksanaan pinjaman mikro BRI yang mencapai Rp632,22 triliun di bulan Maret 2025. Bagian dari pinjaman untuk usaha kecil ini menyumbang 46,02% dari keseluruhan portofolio pendanaan dan kredit BRI yang bernilai Rp1.373,66 triliun dalam periode tersebut.

Sebelumnya, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios), mengamati bahwa peningkatan pertumbuhan kredit UMKM dari sektor perbankan terkait dengan rendahnya permintaan pembiayaan dari para pengusaha UMKM yang tak tertangani oleh lembaga-lembaga tersebut.

“Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengincar sumber pendanaan lainnya, termasuk kredit online dan jasa pembiayaan dari perusahaan-perusahaan. Sumber dana alternatif ini memberikan prosedur yang lebih simpel dan kilat,” terang Huda.

Edy Misero, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), menyebutkan bahwa meskipun pembiayaan dari bank memberikan suku bunga yang lebih rendah, namun pebisnis UMKM cenderung lebih tertarik pada kecepatan layanan yang disediakan oleh lembaga non-bank.

“Berdasarkan analisis, masalah utamanya terletak pada peningkatan kecepatan layanan yang ditawarkan oleh sektor perbankan, terutama Himbara, dibandingkan dengan lembaga lain seperti P2P atau multifinance. Misalkin jika Anda mengajukan permohonan di bank saat ini, bisa memakan waktu hingga satu hingga dua bulan untuk mendapatkan respon tentang persetujuan ataupun penolakan. Ini membuat proses layanannya menjadi cukup lama,” jelas Edy.
Bisnis
, Kamis (20/2/2025).

Saat ini, tingkat suku bunga kredit bagi peminjam dalam layanan P2P lending untuk keperluan pembiayaan usaha mikro dan ultra mikro hingga jangka waktu enam bulan adalah 0,275% per hari. Bagi periode di atas enam bulan, tarifnya menjadi 0,1% per hari.

Bagi kredit yang digunakan untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, dikenakan tarif sebesar 0,1% per hari, tidak peduli apakah tenornya berlangsung kurang dari atau lebih dari enam bulan.

“Maka, intinya adalah tentang kecepatan layanan, tidak hanya soal tingkat suku bunga. Kita membutuhkannya saat ini karena ada aktivitas bisnis yang harus kita dukung. Jika kita menantikan bantuan dari perbankan, terutama Himbara yang prosesnya lambat, maka kita akan mencari alternatif di luar perbankan,” jelasnya dengan tegas.