Usulan Vasektomi Sebagai Syarat Mendapat Bansos, Dedi Mulyadi Disebut Terlalu Liar, Tanggung Jawab Mengurangi Kemiskinan

lowongankerja.asia

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengkritik ide Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyatakan bahwa vasektomi harus menjadi ketentuan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Gagasan Dedi Mulyadi ini menimbulkan kontroversi, berbagai pihak tak sepakat mulai dari MUI sampai PBNU.

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk pria yang meliputi pemutusan dan penutupan tabung spermatozoa (vas deferens).

Dodi mengatakan bahwa jika mereka memilih untuk tidak memiliki tambahan anak, maka bebannya secara finansial dalam keluarga pun tak akan semakin berat.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyebutkan bahwa selama diskusi di Komisi VIII, tidak pernah ada ide yang menghubungkan antara bantuan sosial dan kebijakan kontrol kelahiran semacam vasektomi.

Menurut dia, pedoman utamanya tetap berdasarkan undang-undangan dasar tersebut, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam merawat orang-orphan dan kurang mampu.

“Ide yang disampaikan Kang Dedi ini, mungkin saja terlalu sepele,” ujar Marwan ketika diwawancara oleh Tribunnews.com pada hari Minggu, 4 Mei 2025.

Marwan menegaskan bahwa beban besar dalam mengatasi tingkat kemiskinan sering kali melahirkan ide-ide yang tidak seimbang.

“Itu semua disebabkan oleh beban yang begitu berat tentang masalah sosial. Rasio antara angka kemiskinan dan kapabilitas kita dalam meningkatkannya sangat timpang. Oleh karenanya, upaya-upaya kita untuk mendidik generasi penerus ini sambil membawa bobot tersebut rasanya cukup kelewatan,” katanya.

Dia menekankan bahwa masalah kontrol pertumbuhan populasi sudah diurus oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN.

“Meskipun tidak melibatkan vasektomi, dalam sejarah program Keluarga Berencana di negara kita, hal tersebut tampaknya berjalan dengan baik. Kebijakan ‘cukup dua anak’ yang dicanangkan saat era Orde Baru ini terbukti sukses tanpa harus melakukan vasektomi,” kata Marwan.

Menurut Marwan, penanggulangan kemiskinan akan lebih berhasil bila dijalankan melalui pemajuan keuangan warga setempat, penyediaan modal, serta memakai informasi yang tepat sasaran dan saling berhubungan.

Menurutnya, pemerintah harus mengatur target pengurangan angka keluarga miskin setiap tahun supaya bantuan sosial tidak mandeg serta justru menyuburkan keadaan kemiskinan.

“Jika tindakan selanjutnya adalah vasektomi secara langsung, maka itulah yang disebut adanya hak dasar di sana, beragam pertimbangan,” katanya.

Marwan menyebutkan bahwa Komisi VIII memberikan apresiasinya atas fokus Dedi Mulyadi dalam menangani masalah kemiskinan dan risiko sosial.

“Namun jika kehilangan kendali sebegitu rupa, lebih baik belum demikian. Carilah alternatif terlebih dahulu. Perlu untuk berupaya keras. Sekitar situ mungkin maksudnya,” paparnya.

Artikel ini sudah dipublikasikan di
TribunJabar.id