- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
government, news, politics, politics and government, public educationgovernment, news, politics, politics and government, public education - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
13
Pendidikan militernya siswa, seperti yang diajukan oleh siswa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada akhirnya disetujui dan dilaksanakan.
Pelatihan pendidikan militer untuk pelajar baru dimulai di Purwakarta pada hari Kamis (1/5/2024).
Namun Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro tidak sepenuhnya setuju.
Komnas HAM memberikan respons terhadap keputusan Dedi Mulyadi yang berencana mentransfer “pelajar nakal” agar mereka dapat dilatih dan diasuh oleh TNI di markas militer.
Walaupun dia belum menggali lebih dalam tentang esensi dan niat di balik keputusan itu, tetapi menurut pandangannya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan (civic education) dalam kerangka pendidikan militer.
“Sesungguhnya hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab TNI dalam melaksanakan pendidikan-pendidikan terkait civic education. Kemungkinan besar harus dipertimbangkan kembali tujuan dari rencana ini,” ungkap Atnike saat berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada hari Jumat, 2 Mei 2025.
Menurutnya, tidak masalah jika pendidikan tersebut bertujuan memperkenalkan siswa dengan dunia karir militer.
Tetapi, tambahnya lagi, kurang tepat jika pendidikan tersebut dijalankan dalam format pendidikan militer.
“Bila kita bicara tentang pendidikan vokasi, seperti yang umum terjadi pada siswa di sekolah, mereka sering diajak ke rumah sakit, pertanian, atau restoran dan sebagainya. Namun, apabila merujuk kepada pendidikan militer, hal tersebut mungkin kurang sesuai,” jelasnya.
“Hanya saja, dalam rangka pendidikan karir bagi para siswa, memperkenalkan tentang tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, dan Komnas HAM adalah hal yang bisa diterima,” jelasnya.
Lebih dari itu, katanya, jika pendidikan militer dijalankan sebagai hukumannya.
“Oh betul nih (salah). Proses itu terjadi di luar ranah hukum jika bukan berdasar pada undang-undang kejahatan yang menyangkut anak di bawah umur,” jelasnya.
Seperti dilaporkan Tribunjabar.id sebelumnya, proyek yang diajukan itu telah dimulai pelaksanaannya.
Tercatat, 39 dari total 40 pelajar SMP akan mengikuti program pendidikan berbasis militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang ada di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025.
Dalam kurun waktu 14 hari ke depan, mereka akan menjalani pelatihan ketat di lingkungan militer yang bertujuan untuk mengembangkan disiplin diri, rasa tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur.
Siswa-siswa itu berpartisipasi dalam program pendidikan karakter khusus yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk para pelajar yang dianggap “susah dikendalikan” baik oleh sekolah maupun orang tua.
Diamati pula suasana yang mengharukan saat para murid diperbolehkan memberikan salaman perpisahan singkat pada orangtua mereka.
Banyak ibu dan ayah yang mengucurkan air mata, termasuk Elly, seorang wali murid yang memiliki harapan tinggi pada perkembangan anaknya.
“Seringkali anakku tidak masuk sekolah tanpa alasan yang valid dan sulit untuk dididik. Oleh karena itu, aku menyerahkan dia kepada program ini dengan harapan perubahan menjadi lebih positif. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Gubernur, mudah-mudahan nanti anak kami akan menjadi lebih disiplin serta taat,” ungkap Elly saat diwawancara oleh Tribunjabar.id pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025.
Dia juga menyebutkan telah mempersiapkan beraneka keperluan sejak waktu yang lama, seperti seragam, peralatan tulis, baju olahraga, sampai perlengkapan mandi dan ember.
“Sekolah telah mendaftarakan dia, saya selaku orangtua pun menyetujui dan mendukung hal tersebut. Semoga dengan begitu anak ini dapat berkembol lagi menjadi lebih baik,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi, menyatakan bahwa acara pada hari pertama akan mencakup pengecekan kesehatan dan aspek psikologis para peserta sebelum memulai aktivitas sehari-hari seperti sholat bersama, latihan fisik, menjaga kebersihan diri, pola makan teratur, serta sesi bimbingan dan penyemangat.
Roni menyebut bahwa sasaran pokok dari program itu ialah menciptakan atmosfer positif untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan rohani para anak.
Dia menyebutkan bahwa bahan latihannya dikembangkan dengan kerjasama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dinas sosial, dan ahli psikologi anak.
Roni menginginkan agar program tersebut menciptakan pemuda yang taat aturan, bermoral tinggi, serta menyayangi negara mereka.
“Pasti ini adalah kerja sama yang luar biasa, di mana setiap pihak berkontribusi untuk membawa sesuatu yang bermanfaat bagi para anak,” katanya.
Seperti dilaporkan sebelumnya oleh Tribunnews.com, Dedi menyebut beberapa kriteria siswa yang mungkin akan diangkut ke barak TNI.
Satu poin yang disebutnya adalah orang-orang yang kerap terlibat dalam pertikaian hingga bermain game Mobile Legends.
“Pelaku keributan, pencandu alkohol, dan pemain Mobile Legends yang aktif di malam hari, lalu tidak ingin tidur sebelum petang. Melawan ke arah orangtua,” ujar Dedi Mulyadi ketika ditemui oleh jajaran pers di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).
“Siswa-siswi yang mengancam orang lain, membuat keributan di sekolah, sering absen tanpa alasan, dan bahkan ada juga yang berangkat dari rumah tapi tidak sampai di sekolah. Kita pasti semua dulu pernah seperti itu,” tambahnya.
Dedi Mulyadi menyebut bahwa beberapa area atau tempat yang kemungkinan akan menerapkan konsep itu menurut Dedi meliputi kota Bandung sampai kabupaten Purwakarta.
Namun, mengenai prosedur dan wewenangnya menurut dia, akan diberikan juga kepada Bupati dan Wali Kota lokal selain hanya pada Gubernur.
“Tentu saja otoritasnya berada di tangan Bupati dan Wali Kota, tidak hanya di Provinsi. Saya akan mengadakan acara tersebut pada tanggal 2 Mei di Kota Bandung. Namun, Bupati Purwakarta sudah menelepon saya dan bersedia melaksanakan pendampingan serta kerjasama dengan Batalyon Armed 9 Pasoepati,” jelasnya.
Setelah itu, kabupaten Cianjur telah siap, besok malam akan saya periksa ulang di tempat bupati atau walikotanya untuk memastikan kesiapsiagaan mereka,” lanjut Dedi Mulyadi.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun kerjasama dengan Makorem TNI AD sampai ke Kepolisian guna mendukung program pendidikan bagi siswa di Jawa Barat itu.
Menurutnya, setiap kepala daerah bahkan di Kabupaten dan Wali Kota se-Jawa Barat telah bekerja sama dengan petugas penegakan hukum di area masing-masing.
Maka itu, menurut Dedi, tidak akan menghasilkan masalah apapun.
“Sudah terjalin MoU antara kita dan Mabes TNI AD. Kami juga bakal mempunyai persamaan visi dan misi bersama Polda serta Kodam. Bupati atau wali kota berkolaborasi erat dengan Kapolres, Dandim, dan unit-unit tempur di tiap wilayah. Jadi tidak ada masalah,” tegasnya.
(*/)
Sumber: Tribunnews.com/
TribunSolo.com
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News
Lihat pula berita atau detail tambahan di
Facebook
,
Instagram
dan
Twitter
dan
WA Channel
Berita viral lainnya di
Tribun Medan