Pengamat: Koperasi Desa Merah Putih Kurang Layak Dapat Pinjaman dari Himbara

lowongankerja.asia


,


Jakarta


-Pemerintah berencana menggunakan kredit dari bank-bank milik negara yang merupakan anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) guna pembiayaannya.
Koperasi Desa Merah Putih
Analis senior dari Lembaga Tindakan Strategis dan Ekonomi Indonesia, Ronny P. Sasmita, mengkritik program koperasi berlogo Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menyatakan bahwa program tersebut kurang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman bank. “Yang jadi pertanyaan adalah apakah layak secara perbankan atau tidak? Jika ditanyakan kepada saya, jawaban pastinya adalah ‘tidak’, sebab ini dimulai dari titik awal,” ungkap Ronny ketika diwawancara pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025.

Ronny menggambarkan partisipasi Himbara dalam pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wujud dari represi keuangan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh adanya tekanan agar lembaga perbankan mendukung salah satu pihak dalam dunia usaha. “Hal ini tentunya menjadi masalah, ini adalah salah satu faktor yang memicu krisis pada tahun 1997 bukan? Sebab itu terkait dengan represi keuangan,” ungkap Ronny.

Selama masa Orde Baru, menurutnya, pemerintahan menerapkan tindakan keras secara keuangan terhadap konglomerat yang berada di dekat mereka. Paling tidak, katanya lagi, konglomerat tersebut masih mempunyai agunan serta catatan bisnis. “Apabila Koperasi Merah Putih ini sebenarnya adalah,” Dia menghentikan kalimatnya disana.
start from the scratch
.”

Menurut Ronny, Himbara dapat dipenuhi oleh kredit bermasalah atau NPL (Non Performing Loan) yang kemungkinan besar akan naik selama bertahun-tahun pasca peluncuran koperasi tersebut. Dia merasa prihatin bahwa pemerintah mungkin tak dapat melunasi utang sepenuhnya dan bahkan separuh pun belum tentu terbayarkan. Ronny menyarankan supaya pihak pemerintahan harus memperbaiki dulu kondisi koperasi sebelum berinteraksi dengan perbankan. “Jika tujuan pemerintah adalah untuk mendukung, lakukan hal lain hingga lembaga koperasi ini menjadi layak sebagai bank,” ungkap Ronny.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, sebelumnya memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengelola sebuah Koperasi Desa Merah Putih mencapai antara dua hingga tiga miliar rupiah. “Pembangunan serta pembiayaan operasional nantinya akan berasal dari Himbara,” jelas Riza ketika berbincang dengan media seusai pertemuan tentang koperasi desa di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 22 April 2025.

Riza menyebut bahwa pihak berwenang akan membayar kredit tersebut secara bertahap melalui bank milik negara dengan durasi antara 10 hingga 15 tahun. Dana pelunasan ini berasal dari anggaran dana desa yang telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut bahwa pemerintah menetapkan sistem angsuran selama puluhan tahun untuk meringankan bebannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, dia menjelaskan bahwa pihaknya tetap dalam proses penilaian bersama Himbara tentang opsi pembiayaan serta cara pelunasannya.
“Jangan khawatir, kami sedang melakukan perhitungan ini. Sosialisasinya sudah dilakukan kepada banyak kepala desa, sebagian besar dari mereka mendukung ide kerjasama koperasi karena manfaatnya jauh melebih biayanya,” tutur Sudaryono.