Sri Mulyani Siapkan Opsi Pendanaan untuk Koperasi Merah Putih

lowongankerja.asia


,


Jakarta


– Menteri Keuangan
Sri Mulyani
Indrawati diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar mengejar alokasi dana anggaran utama untuk pembiayaan.
Koperasi Desa Merah Putih
Bendahara negara tersebut menyebut bahwa beberapa opsi pembiayaan tengah diteliti.

Sri Mulyani tengah mempelajari rancangan tersebut.
pendanaan
Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), atau bahkan gabungan ketiganya. “Kami sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator untuk memperbaiki langkah awal yakni pengenalan tentang anggaran, apakah ini berasal secara langsung dari
public fund
. Atau kalau koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dikutip Jumat, 25 April 2025.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa sepanjang masa lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disalurkan ke daerah lewat mekanisme dana transfer. Selain itu, ada juga Dana Alokasi Umum, Dana bagi Hasil, serta dua jenis Dana Alokasi Khusus (DAK); yakni DAK fisik dan DAK non-fisik, termasuk dengan alokasi dana untuk desa. Menurut Sri Mulyani, semua proses tersebut merupakan bagian dari Operasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Terhadap hal ini (koperasi), kami juga akan mempertimbangkan berbagai opsi terkait penggunaan transfer saat ini ataupun cara-cara lain agar lebih optimal,” imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani menyebutkan pula bahwa dana tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, provinsi ataupun kabupaten/kota menerima transfe rdananya dari pusat guna mengelola budget-nya serta mempunyai penghasilan sendiri berupa pajak daerah dan lain-lain yang masuk sebagai tranfer ke desa. “Oleh karena itu, seluruh opsi campuran dari beberapa elemen ini pastinya akan kami teliti secara bersama-sama.”

Sri Mulyani menyebut bahwa apabila koperasi tersebut merupakan bagian dari aktivitas ekonomi di tingkat desa, nantinya dapat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Alternatif pembiayaan lainnya dapat berasal dari pinjaman bank milik negara yaitu Himbara. Menurutnya, lembaga tersebut juga berencana untuk meminjam dana tambahan.
“Koperasinya bisa meminjam di Himvara maupun institusi perbankan lainnya sehingga mereka tetap mampu melanjutkan aktivitas produksi serta mendapatkan penghasilan guna membayar cicilan,” jelasnya.

Atau bisa juga melalui gabungan dari transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada desa atau bahkan antar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menuju desa tersebut. “Oleh karena itu, kami sedang mengkoordinasikan berbagai kombinasi ini bersama menteri-menteri serta badan terkait,” ungkap Sri Mulyani. Dia menambahkan bahwa hal ini mencakup koordinsiasi dengan Menteri Koordinator, Menteri Koperasi, Menteri Desa, hingga Menteri Dalam Negeri dan beberapa departemen lainnya yang relevan.

Sektor sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengestimasikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mendirikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bisa mencapai angka Rp 400 triliun. Perkiraan tersebut diasumsikan dengan adanya hitung-hitungan awal yaitu setiap satu unit koperasi memerlukan modal sekitar Rp 5 miliar agar dapat berfungsi secara optimal.

“Jika kita menghitung 80 ribu kali Rp 5 miliar, maka hasilnya adalah Rp 400 triliun,” ujar Budi Arie setelah menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pertanian, pada hari Kamis, 10 April 2025.

Alfitria Nefi

turut serta menulis artikel ini