- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
government, news, politics, politics and government, politics and lawgovernment, news, politics, politics and government, politics and law - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
29
lowongankerja.asia
– SEMARANG – Pemprov Jateng mengaku mendapat berbagai keluhan terkait penugasan guru PPPK (
PPPK
) di wilayah tersebut.
Merespons pengaduan soal penempatan
guru PPPK
, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pertemuan.
“Belakangan ini ada banyak keluhan terkait PPPK di beberapa sekolah menengah atas, entah itu disampaikan secara langsung kepada saya atau ke Dinas Pendidikan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen setelah menghadiri pertemuan di Kantor Disdikbud Jawa Tengah di Semarang, Rabu (16/4).
Dia menyatakan bahwa dirinya menangani kasus ini dengan fokus karena ada berbagai keluhan yang dia terima, entah itu secara langsung atau melalui platform-media sosial.
“Pada platform seperti Instagram, TikTok, Facebook serta lainnya. Kami telah membahas hal ini dalam pertemuan, mari kita temukan penyelesaiannya,” ujarnya.
Dia menyebut dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang penyelesaian pemindahan lokasi serta pendistribusian PPPK di Jateng yang membuat wakil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng turut hadir.
“Guna relokasi serta pendistribusian bagi teman-teman P3K, kita mencari solusi paling baik, asalkan tetap sesuai dengan peraturan,” ungkapnya si tokoh yang biasa dipanggil Gus Yasin tersebut.
Menurutnya, tanggapan dan langkah selanjutnya terkait dengan keluhan sangatlah penting untuk mencapai visi dan misinya dalam bidang pendidikan bersama Gubernur Ahmad Luthfi.
” Salah satu di antaranya adalah peningkatan standar dan kualitas pendidikan, ” ujar putra dari almarhum ulama terpandang KH Maimoen Zubair itu.
Uswatun Khasanah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menyatakan bahwa ada sekitar 600 keluhan berkaitan dengan penempatan yang tak sesuai dengan permohonan awal.
Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah sedang melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian yang relevan.
Sampai Selasa (15/4), menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih mematangkan masalah terkait izin untuk mentransfer P3K yang berbeda dari permohonannya.
“Saya harap izin untuk relokasi akan tersedia pada akhir pekan ini atau paling lama minggu depan agar permohonan tersebut dapat langsung direalisasikan. Dengan begitu, para P3K bisa segera memperoleh jadwal kerja dan diposisikan seperti yang mereka mintakan,” ujarnya.
(antara/jpnn)