196 PMI Ilegal dari Malaysia Kembali ke Dumai: Kisah Mereka yang Sakit dan Mengandung

, PEKANBARU

– Pemerintah Indonesia kembali memulangkan sebanyak 196 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari Malaysia melalu Dumai, Riau Sabtu (31/5/2025).

Pemulangan ini sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap warga negara di luar negeri melalui kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Perwakilan RI di Malaysia.

Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Kardin, mengekspresikan penghargaan besar kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, karena sudah mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya melindungi tenaga kerja migran Indonesia.

“Atas nama negara, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan perhatian beliau terhadap isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Penanganan cepat dan terkoordinasi ini merupakan bagian dari arah kebijakan Presiden untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, di mana pun berada, mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan perlindungan negara secara menyeluruh,” ujar Abdul Kadir Karding.

Berdasarkan data yang diterima dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru, total PMI yang dipulangkan berasal dari dua Depot Tahanan Imigresen (DTI), yakni DTI Machap Umboo sebanyak 156 orang dan DTI Kemayan, Pahang sebanyak 40 orang.

Dari 196 orang yang dideportasi, terdapat 103 laki-laki dan 93 perempuan.

Menteri Kardinng juga menyatakan bahwa di antara total itu, ada 25 individu termasuk ke dalam kategori rawan, meliputi 17 orang dengan kondisi penyakit, 1 wanita hamil, 1 orang cacat, 1 orang tanpa upah, dan 5 anak-anak.

“Sebagian besar WNI/PMI yang dideportasi ini sebelumnya menjalani proses hukum di Malaysia akibat tidak memiliki dokumen atau izin tinggal yang resmi, melakukan pelanggaran hukum, gagal bekerja atau tidak dibayar gaji, dan juga karena sakit. Negara hadir untuk memastikan mereka dipulangkan dengan aman dan bermartabat,” kata Karding.

Semua pekerja migran Indonesia yang sampai di Tanah Air akan diregistrasi pertama kali di Rumah Ramah P4MI Dumai sebelum dikirim kembali secara bertahap ke tempat asalnya.

Untuk orang-orang yang masuk dalam kategori rawan atau penyakit, akan ada tindakan pengobatan khusus serta perawatan sampai mereka dipastikan sembuh dan dapat pulih di lingkungan keluarganya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Kadir Kardin memperingatkan warga negara Indonesia supaya senantiasa melakukan perjalanan keluar negeri dengan menggunakan prosedur yang sah guna mencegah kemungkinan ditahan atau dideportasi.

“Saya menekankan untuk mendorong para calon pekerja migran internasional supaya mentaati aturan formal dan mencari data yang akurat dari kantor KP2MI, BP3MI, atau P4MI lokal sehingga mereka dapat bekerja di luar negeri dengan selamat dan terproteksi,” katanya.

Untuk memberikan layanan dan proteksi yang lebih baik, KP2MI telah menyiapkan beragam saluran untuk menerima keluhan. Termasuk di antaranya adalah melalui telepon bebas pulsa ke 08001000 (hanya dari wilayah domestik), atau +6221-29244800 jika Anda menghubungi dari luar negara. Selain itu tersedia juga layanan pesan singkat instan via WhatsApp pada nomor 0811-8080-141, serta alamat surel resmi yakni halopelindungan@bp2mi.go.id.

Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan atas kontribusi seluruh pihak yang telah membantu dalam proses repatriasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara tidak sah tersebut. Ini melibatkan berbagai entitas seperti KBRI Johor Bahru, Pemprov Riau, Walikota dan Wagub Dumai, Polri, Dinsos, Dinkes, Imigrasi, KP3T, PT Pelindo II Cabang Dumai, Ditjendouktolda, hingga lembaga-lembaga terkait lainnya.

“Sinergi yang efektif antara pemerintahan di tingkat nasional dan lokal amat diperlukan untuk menjamin bahwa repatriasi tenaga kerja asal Indonesia (PMI) tanpa dokumen berlangsung dengan mulus. Kami mengucapkan rasa terima kami kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam rangkaian ini,” tutup Abdul Kadir Karding.

( /Rizky Armanda)